TLii | Sumut | Toba – Bantuan pembangunan Irigasi Perpompaan (IRPOM) dari Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026 dialokasikan senilai Rp155.700.000 per unit ( per titik kelompok tani) untuk setiap kelompok tani. Namun di Kabupaten Toba, dana yang diterima kelompok tani diduga hanya mencapai Rp153.000.000, sehingga muncul selisih sebesar Rp2.700.000 per unit yang hingga kini belum mendapatkan penjelasan memadai.
Program yang bersumber dari APBN Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian ini seharusnya dikerjakan secara swakelola oleh kelompok tani. Namun praktik di lapangan menimbulkan dua pertanyaan besar: pertama, mengapa dana yang diterima kelompok tani lebih kecil dari pagu pusat, dan kedua, mengapa kegiatan yang bersifat swakelola justru diduga melibatkan pihak ketiga dalam peran konsultan.
Ketika awak media mencoba mengonfirmasi hal ini kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba Lena Pardede, pejabat tersebut diduga kuat mengelak dari konfirmasi, padahal sebelumnya konfirmasi telah dijanjikan melalui Benni Simanjuntak. Lena Pardede ketika dihubungi tim media di kantornya pada hari Senin (16/11/2026) melalui WhatsApp hanya membalas “nanti ku telp ya to”.
Sama dengan Benni Simanjuntak, salah satu pegawai dinas pertanian, sebelumnya sempat berkomunikasi melalui Whatsapp dengan tim media, terkait kapan waktunya kadis untuk bisa dikonfirmasi langsung di kantornya. Benni mengatakan kadis dapat dikonfirmasi hari Senin (maksudnya 16/11/2026) namun saat media datang, justru dialihkan kepada Kabid Sarana dan Prasarana Apul Simanjuntak.
Benni Simanjuntak memberikan alasan melalui pesan WhatsApp “Persiapan rapat inna kadis pak… Gabe tu pak kabid iarahon (persiapan rapat kata kadis Pak, jadi kepada pak Kabid diarahkan).”
Sementara itu, Apul Simanjuntak ketika dijumpai menyampaikan pernyataan yang terkesan melepaskan tanggung jawab Dinas Pertanian. “Yang jelas kegiatan tersebut, Dinas Pertanian hanya sebatas mengetahui kegiatan, dan menunjukkan kelompok tani yang mengajukan permohonan bantuan. Dan kegiatan tersebut merupakan pengawasan oleh Konsultan.” ujar Apul.
Apul Simanjuntak sempat memberikan nomor WhatsApp Jonson Tambunan yang merupakan salah satu konsultan. Hingga saat ini (berita diterbitkan), konsultan kegiatan IRPOM Jonson Tambunan yang dikonfirmasi melalui WhatsApp, tidak menjawab telpon bahkan belum memberikan jawaban.
Dua pertanyaan krusial masih menggantung: mengapa kegiatan yang seharusnya dikerjakan secara swakelola oleh kelompok tani justru diduga melibatkan pihak ketiga, dan ke mana selisih dana Rp2.700.000 per unit dari pagu Kementerian Pertanian?
Sikap mengelak dan keterangan yang mengalihkan jawaban hanya semakin memperkuat kecurigaan publik. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang transparan dan akuntabel dari Dinas Pertanian Kabupaten Toba terkait pengelolaan bantuan APBN IRPOM Tahun 2026.
(Tim)


































