Koalisi Kibarkan Bendera Putih Tuntut Pemulihan Nyata Pascabencana
TIMELINES iNEWS | BANDA ACEH — Lembaga Swadaya Masyarakat Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mengkritik kunjungan sejumlah pejabat pemerintah pusat ke Aceh pascabencana yang dinilai masih sebatas seremonial, tanpa diikuti langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan masyarakat terdampak.
Kritik tersebut disampaikan Hafijal, perwakilan MaTA, dalam orasi bersama Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana saat menggelar aksi pengibaran bendera putih di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis (19/11/2026).
Dalam aksi yang berlangsung pukul 09.00 hingga 11.00 WIB itu, koalisi mengangkat seruan “Pemerintah Gagal Pulihkan Bencana Sumatra” sebagai bentuk kritik terhadap lambannya penanganan dan pemulihan pascabencana ekologis yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah Sumatra.
Hafijal menegaskan, kehadiran pejabat di lokasi bencana seharusnya tidak berhenti pada peninjauan, dokumentasi, dan penyampaian pernyataan, tetapi mesti menghasilkan kebijakan serta tindakan konkret bagi masyarakat.
“Aceh bukan tempat wisata bencana bagi pejabat. Masyarakat membutuhkan kerja nyata, bukan sekadar kunjungan,” tegas Hafijal.
Menurutnya, korban bencana masih membutuhkan kepastian pemulihan rumah, infrastruktur, lingkungan, serta mata pencaharian.
Karena itu, keberhasilan penanganan bencana harus diukur dari sejauh mana persoalan masyarakat terselesaikan, bukan seberapa sering pejabat datang berkunjung.
Dalam pernyataan sikap bertajuk Catatan Satu Tahun Bencana, koalisi turut menyoroti belum tuntasnya normalisasi sungai, pembangunan hunian tetap, relokasi warga dari zona merah, serta pemulihan lahan pertanian dan perkebunan.
Koalisi mendesak pemerintah menetapkan bencana ekologis Aceh-Sumatra sebagai bencana nasional, mempercepat pemulihan korban, memulihkan hutan dan daerah aliran sungai, mengevaluasi perizinan tambang serta perkebunan, menindak perusak lingkungan, dan membuka anggaran bencana secara transparan.
Mereka juga meminta Pemerintah Aceh terbuka apabila kapasitas daerah tidak mencukupi serta segera mengusulkan penetapan status bencana nasional kepada Pemerintah Pusat.*[Ytu]


































