TIMELINES iNEWS | BANDA ACEH — Polemik status tanah Lapangan Blang Padang memasuki babak baru. Presiden Republik Indonesia telah menyetujui pengembalian status tanah tersebut kepada fungsi sejarah aslinya sebagai tanah wakaf milik Masjid Raya Baiturrahman. Pemerintah Pusat kini meminta Gubernur Aceh segera menempuh proses hukum untuk memperkuat kepastian statusnya.
Permintaan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, melalui surat bernomor MKH-UM.01.01-223 tertanggal 9 November 2026, yang ditujukan kepada Gubernur Aceh.
Dalam surat tersebut, Yusril meminta Pemerintah Aceh segera mengajukan permohonan itsbat wakaf atau penetapan hukum status wakaf tanah Blang Padang kepada Mahkamah Syar’iyah Aceh.
Menurut Yusril, langkah tersebut penting untuk memberikan kepastian legal formal terhadap status tanah wakaf sekaligus mencegah munculnya sengketa hukum di kemudian hari.
Pemerintah Pusat, kata Yusril, berkomitmen menyelesaikan persoalan kepemilikan lahan Blang Padang secara arif dan berkeadilan, sesuai arahan Presiden.
Sebagai bagian dari penyelesaian menyeluruh, Kementerian Keuangan juga akan memfasilitasi pengadaan lahan baru yang representatif bagi Kementerian Pertahanan. Lahan tersebut nantinya digunakan oleh Kodam Iskandar Muda sebagai kompensasi atas peralihan fungsi kawasan Blang Padang.
Untuk mempercepat proses penyelesaian, Yusril turut menugaskan Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia agar berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh dalam mendukung pengajuan itsbat wakaf.
Surat tersebut juga ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Dalam Negeri RI.
Dengan arahan Presiden dan permintaan pemerintah pusat tersebut, penyelesaian status Blang Padang kini diarahkan melalui jalur hukum formal. Pengajuan itsbat wakaf diharapkan menjadi pintu penting untuk mengembalikan fungsi historis tanah tersebut sebagai wakaf Masjid Raya Baiturrahman sekaligus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.*[]


































