TLii|SUMUT|MEDAN – Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto menegaskan fungsi intelijen memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), terutama di tengah dinamika sosial, ekonomi dan politik yang terus berkembang.
Penegasan itu disampaikan Whisnu saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Intelkam Polri Tahun Anggaran 2026 di Aula Catur Prasetya Lantai IV Polda Sumut, Rabu (12/8/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Whisnu mengatakan karakteristik Sumatera Utara dengan wilayah yang luas, masyarakat heterogen, aktivitas ekonomi yang masif serta keberadaan berbagai objek vital menghadirkan spektrum potensi gangguan kamtibmas yang cukup kompleks.
Menurut dia, gangguan keamanan tidak terjadi secara tiba-tiba. Setiap peristiwa umumnya didahului gejala, indikator, isu, jaringan maupun momentum yang dapat dikenali dan dipetakan sejak awal.
“Deteksi dini, pemetaan kerawanan dan penggalangan menjadi kunci dalam menjaga kamtibmas dan mencegah suatu dinamika berkembang menjadi gangguan yang lebih besar,” ujar Whisnu.
Ia mencontohkan aksi unjuk rasa di Kota Medan pada akhir Agustus 2025. Perkembangan isu yang awalnya muncul di ruang digital kemudian bergeser ke ruang publik hingga berkembang menjadi mobilisasi massa menjadi salah satu gambaran pentingnya kemampuan intelijen membaca situasi sejak dini.
Whisnu menyebut Polda Sumut mampu menjaga situasi tetap terkendali dan menjadi salah satu dari tujuh Polda yang mengalami dampak kerusuhan relatif minim dibandingkan sejumlah wilayah lainnya.
Selain dinamika sosial, Kapolda meminta jajaran Intelkam memberi perhatian terhadap perkembangan ekonomi, termasuk inflasi Sumatera Utara yang pada Juni 2026 tercatat 4,79 persen. Ketersediaan dan distribusi bahan pokok, konflik agraria, sengketa sumber daya alam, peredaran narkoba serta penyakit masyarakat juga harus menjadi bagian dari pemetaan kerawanan.
“Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada stabilitas keamanan. Intelijen Polri memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas serta mendukung keberhasilan program pemerintah,” katanya.
Memasuki periode Agustus hingga Oktober 2026, Whisnu meminta jajaran Intelkam meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah momentum nasional dan isu strategis.
Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus menjadi salah satu perhatian, terlebih waktunya berdekatan dengan momentum satu tahun unjuk rasa Agustus 2025. Pengalaman tersebut, kata dia, harus menjadi bahan evaluasi untuk mencegah munculnya kerawanan serupa.
Momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2026 juga perlu dicermati karena berpotensi menjadi ruang evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah.
Di tingkat daerah, persoalan ketersediaan dan distribusi BBM, perkembangan harga kebutuhan pokok serta opini publik terhadap Polri juga diminta untuk terus dipantau.
Whisnu kemudian memberikan sejumlah penekanan kepada jajaran Intelkam, mulai dari memperkuat deteksi dini dan prediksi situasi, memetakan isu, aktor dan jaringan, melakukan mitigasi secara cepat dan terukur, hingga meningkatkan kualitas produk intelijen.
Setiap informasi yang disampaikan kepada pimpinan, lanjut dia, harus cepat, akurat dan objektif, serta dilengkapi analisis dan rekomendasi yang tajam.
“Dukung, amankan dan sukseskan program prioritas pemerintah tahun 2026, sekaligus jaga kepercayaan publik terhadap Polri melalui penanganan setiap isu secara profesional, transparan dan terukur,” tegas Whisnu.
Rakernis Fungsi Intelkam Polri TA 2026 mengusung tema “Intelijen Keamanan Polri yang Presisi Siap Mendukung, Mengamankan dan Mensukseskan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.”
