
KUTACANE – Kondisi jalan penghubung Lawe Kinga Lapter menuju Bandara Alas Leuser Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, kian memprihatinkan. Kerusakan yang semakin parah dalam dua tahun terakhir membuat warga dari sejumlah kecamatan mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Tenggara segera melakukan perbaikan.
Sepanjang kurang lebih 200 meter badan jalan mengalami kerusakan berat. Hampir seluruh permukaan jalan dipenuhi lubang dan genangan air sehingga menyulitkan pengguna kendaraan, baik roda dua maupun roda empat.
Saidi, warga Kecamatan Semadam, mengatakan kondisi jalan tersebut semakin menyulitkan aktivitas masyarakat. Terlebih, tidak tersedia jalur alternatif dengan kondisi yang lebih baik untuk dilalui.

Keluhan serupa disampaikan Sadiman, warga Bukit Tusam. Menurutnya, kerusakan jalan sangat berdampak terhadap aktivitas warga, terutama para petani dan pengangkut hasil bumi.
“Tak ada jalan bagus yang bisa dipilih. Apalagi bagi pengguna kendaraan roda empat yang membawa hasil bumi warga, seperti kakao, padi, jagung, maupun kelapa sawit,” keluh Sadiman.
Kerusakan jalan bukan hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan. Kendaraan pengangkut hasil bumi kerap oleng saat melewati lubang-lubang besar. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menyebabkan kendaraan kehilangan kendali hingga terbalik.
Jalan ini merupakan akses penting bagi masyarakat Maha Singkil, Tenembak Bintang, Kute Gerat, dan sejumlah wilayah sekitarnya untuk menuju Kecamatan Semadam.
Kondisi semakin memprihatinkan karena terdapat satu titik badan jalan yang terputus dan kini berubah menyerupai aliran sungai kecil. Bahkan, lokasi tersebut terkadang dimanfaatkan warga untuk mencuci kendaraan.
Warga khawatir kerusakan yang terus dibiarkan tanpa penanganan serius dapat memicu kecelakaan lalu lintas, khususnya kecelakaan tunggal. Mereka menyebut jalan tersebut sudah hampir tiga tahun tidak mendapatkan perawatan berarti.
Menanggapi keluhan masyarakat, Kepala Dinas PUPR Aceh Tenggara, Sadli Desky, menjelaskan bahwa pihaknya mengupayakan perbaikan jalan tersebut melalui Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada tahun anggaran 2027.
“Jika dipaksakan tahun 2026 ini tidak memungkinkan karena anggaran sudah tidak mencukupi. Karena itu, kita upayakan tahun 2027 akan datang,” ujar Sadli Desky saat dihubungi.
Meski demikian, masyarakat berharap pemerintah daerah tidak membiarkan kerusakan jalan tersebut berlarut-larut. Mengingat fungsinya sebagai akses vital masyarakat, perbaikan dinilai perlu menjadi perhatian serius agar aktivitas ekonomi dan mobilitas warga tidak terus terganggu.
(Mamas Beroeh)


































