TIMELINES iNEWS Investigasi | Banda Aceh – Ratusan tenaga kesehatan (nakes) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh menggelar aksi unjuk rasa damai pada Kamis pagi, 18 September 2025. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap sistem remunerasi yang dinilai tidak transparan dan tidak adil.
Pelaksana Harian (Plh) Direktur RSUDZA, dr. Arifatul Khorida, MPH, merespons langsung aksi tersebut. Ia menyatakan bahwa manajemen menghargai aspirasi para tenaga kesehatan dan berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
> “Kami ucapkan terima kasih atas masukannya. Kami bersama-sama dengan dukungan semua pihak akan terus mengevaluasi dan melakukan perbaikan-perbaikan di semua lini di RSUDZA. Mohon support-nya,” ujar dr. Arifatul kepada awak media.
Terkait tudingan pemotongan sepihak jasa medis, dr. Arifatul menegaskan bahwa pihak manajemen tidak menutup mata terhadap keluhan tersebut.
> “Soal itu, kami akan terus mengevaluasinya dan melakukan perbaikan bersama-sama. Bantu kami untuk dapat mengevaluasi dan melakukan perbaikan-perbaikan strategis untuk peningkatan pelayanan di RSUDZA,” tambahnya.
Aksi damai ini diikuti oleh perawat, bidan, staf administrasi, serta tenaga medis lainnya. Mengangkat tema “Diam Remunerasi”, para peserta aksi membawa poster-poster berisi tuntutan yang dibentangkan di halaman depan rumah sakit.
Dalam pernyataannya, para nakes menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan semata soal angka, melainkan keadilan dalam penghargaan atas kerja keras yang dilakukan siang dan malam.
> “Kami menuntut kenaikan jasa pelayanan untuk perawat, bidan, nakes lainnya, dan tenaga administrasi. Kami tidak ingin hanya menjadi pahlawan tanpa jasa yang layak,” ujar salah satu perwakilan nakes.
Mereka menyoroti ketidakjelasan sistem pembayaran jasa pelayanan yang dianggap tidak transparan dan berpotensi menimbulkan diskriminasi antarprofesi. Para nakes mendesak agar sistem remunerasi yang berlaku saat ini dibubarkan.
> “Kami bekerja 24 jam penuh, tapi jasa pelayanan kami belum layak. Jangan lagi membohongi kami. Bubarkan tim remunerasi bila tidak mampu berbuat perubahan,” lanjut mereka dalam pernyataan sikap.
Desakan untuk Kepemimpinan yang Adil
Selain soal remunerasi, para tenaga kesehatan juga menuntut agar pimpinan rumah sakit bersikap adil dan tidak memihak pada profesi tertentu. Mereka menegaskan bahwa RSUDZA adalah milik publik dan berjalan berkat kerja kolektif semua profesi.
> “RSUDZA bukan milik segelintir penguasa, tapi ada kami yang membuat sistem rumah sakit terus bergerak. Sudahi penzaliman ini, ingat bahwa Tuhan tidak pernah tidur,” tegas seorang peserta aksi.
Dengan nada keprihatinan, mereka juga menyatakan penolakan terhadap janji-janji kosong dari manajemen rumah sakit.
> “Kami tidak butuh janji, kami butuh aksi nyata. Sudah cukup dibuai kata-kata manis, nyatanya pahit yang kami terima.”
Komitmen Dialog dan Evaluasi
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada kesepakatan yang dicapai antara pihak manajemen dan tenaga kesehatan. Namun, Plh. Direktur RSUDZA, dr. Arifatul Khorida menegaskan bahwa pihaknya siap membuka ruang dialog serta mencari solusi terbaik secara bersama-sama.
Aksi ini menjadi pengingat penting bahwa transparansi, keadilan, dan penghargaan layak terhadap tenaga kesehatan merupakan fondasi utama untuk menjaga semangat para pahlawan garda terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan. *[TU]
