TLii | KAKANWIL KEMENKUMHAM SUMUT
23/09/2025
TIMELINES INEWS INVESTIGASI, Medan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara selalu menunjukkan komitmen nyata dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Hal ini ditunjukkan melalui kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik Tahun 2025 yang digelar pada Selasa, 23 September 2025, di Ruang Soepomo Kantor Wilayah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan sosialisasi dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara Ignatius Silalahi, yang turut didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Sahata Marlen Situngkir dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Ferry Ferdiansyah, serta dihadiri oleh seluruh jajaran pegawai Kanwil.
Dalam sambutannya, Ignatius Silalahi menekankan pentingnya transformasi pelayanan publik sebagai pondasi menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Kegiatan ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi bagian dari komitmen kita untuk menghadirkan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Untuk memperkaya pemahaman dan membuka ruang evaluasi, kegiatan ini menghadirkan dua narasumber dari Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Hukum RI, yakni Rizal Ramadhan secara daring. Rizal memaparkan kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025 serta mengevaluasi implementasi standar layanan yang telah diterapkan di lingkungan Kementerian Hukum Sumatera Utara.
Dalam paparan, para narasumber menyoroti pentingnya penerapan standar pelayanan yang adaptif, inovatif, dan berbasis teknologi, guna menghadirkan layanan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Evaluasi juga dilakukan untuk mengidentifikasi titik-titik krusial yang perlu dibenahi, baik dari sisi kualitas layanan maupun integritas pelaksanaannya.
Lebih dari sekadar agenda tahunan, kegiatan ini menjadi momentum refleksi dan penguatan kapasitas bagi seluruh jajaran pegawai. Diharapkan, hasil sosialisasi dapat mendorong perubahan pola pikir dan perilaku birokrasi menuju pelayanan yang humanis, profesional, dan terpercaya, Terangnya.
(***)
