Timelinesinews.com | Jakarta – Kasus perampokan disertai pembunuhan yang diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI AL di Lhokseumawe terhadap seorang sales mobil di Aceh Utara mengundang perhatian luas, termasuk dari anggota Komisi III DPR RI, Dr. H. M. Nasir Djamil, M.Si. Legislator PKS itu dengan tegas meminta agar pelaku dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, bahkan hukuman mati.
Nasir Djamil menyoroti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terduga pelaku, seorang Kelasi Dua (Kld) berinisial DI, tidak hanya mencoreng nama baik institusi TNI AL, tetapi juga mencederai rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya proses hukum yang transparan dan adil agar tidak ada kesan bahwa kasus ini ditutup-tutupi atau diperlunak hanya karena pelaku berasal dari institusi militer.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita sangat menyesalkan terjadinya kasus perampokan disertai pembunuhan yang diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI AL di Lhokseumawe. Untuk itu, kita berharap agar proses hukum terhadap pelaku dilakukan dengan adil. Jika memang terbukti bersalah, pelaku harus dijatuhi hukuman yang setimpal, bahkan hukuman mati agar menjadi efek jera,” ujar Nasir Djamil saat dikonfirmasi awak media, Senin (17/3/2025).
Sebagai anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia (HAM), dan keamanan negara, Nasir Djamil juga mendorong pihak berwenang, baik kepolisian maupun militer, untuk mengusut kasus ini secara terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Ia menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk bagi anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana berat seperti ini.
“Jangan sampai ada upaya untuk melindungi atau meringankan hukuman bagi pelaku hanya karena ia berasal dari institusi militer. Hukum harus tetap ditegakkan setegak-tegaknya. Keterbukaan dan transparansi dalam pengusutan kasus ini sangat diperlukan agar publik mendapatkan kejelasan dan kepercayaan terhadap sistem peradilan kita,” tegas Nasir Djamil.
Nasir juga meminta agar kepolisian segera memberikan perkembangan terbaru terkait penyelidikan kasus ini. Menurutnya, kejelasan dalam setiap tahap penyelidikan akan menjadi bukti bahwa hukum di Indonesia masih memiliki wibawa dan mampu memberikan keadilan kepada masyarakat.
Kasus ini bermula ketika Hasfiani alias Imam, seorang sales mobil yang juga bekerja sebagai perawat di Puskesmas Babah Buloh, Kabupaten Aceh Utara, ditemukan tewas di kawasan Gunung Salak, Kecamatan Sawang, Aceh Utara, pada Senin (17/3/2025).
Tiga hari sebelum jasadnya ditemukan, terduga pelaku, Kld DI, mendatangi showroom mobil tempat korban bekerja dengan modus ingin membeli mobil. Pelaku meminta untuk melakukan test drive mobil Toyota Innova BL 1539 HW dan ditemani oleh korban. Namun, dalam perjalanan menuju arah Medan, pelaku diduga menembak korban hingga tewas dan membawa kabur mobil tersebut.
Peristiwa ini langsung mengejutkan masyarakat dan mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk dari internal TNI AL sendiri. Komandan Pangkalan TNI AL (Lanal) Lhokseumawe, Kolonel Laut (P) Andi Susanto, membenarkan bahwa terduga pelaku merupakan anggotanya dan saat ini telah diamankan oleh Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Dalam pernyataannya, Nasir Djamil kembali menegaskan bahwa proses hukum terhadap oknum TNI AL ini harus dilakukan secara transparan dan tidak boleh ada perlakuan istimewa. Ia menilai bahwa kasus ini merupakan ujian bagi supremasi hukum di Indonesia, terutama dalam menindak tegas anggota aparat yang melakukan tindak pidana berat.
“Kita ingin hukum di negara ini benar-benar adil bagi semua warga, tidak peduli apakah dia rakyat biasa atau aparat negara. Justru ketika ada aparat yang melakukan kejahatan berat seperti ini, hukum harus ditegakkan lebih tegas agar tidak ada kesan impunitas bagi pelaku yang berasal dari institusi tertentu,” ujarnya.
Legislator asal Aceh ini juga menegaskan bahwa hukuman mati adalah hukuman yang layak bagi pelaku kejahatan keji seperti ini. Menurutnya, tindakan brutal yang dilakukan oleh oknum TNI AL ini telah menghilangkan nyawa orang lain dengan cara yang kejam, sehingga hukuman tertinggi harus dijatuhkan agar menjadi pelajaran bagi siapa saja yang berniat melakukan kejahatan serupa.
“Bayangkan bagaimana perasaan keluarga korban. Mereka kehilangan orang tercinta dengan cara yang sangat keji. Kalau hukum tidak ditegakkan dengan tegas, maka kasus-kasus serupa akan terus berulang. Oleh karena itu, saya mendorong agar pelaku dihukum seberat-beratnya, bahkan hukuman mati,” pungkasnya.
Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut, dan publik menantikan kejelasan serta keadilan yang ditegakkan dalam proses hukum terhadap pelaku. Keterbukaan dalam penyelidikan akan menjadi bukti bahwa Indonesia masih menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi semua.
Dengan desakan keras dari berbagai pihak, termasuk dari Nasir Djamil sebagai perwakilan rakyat di DPR RI, masyarakat berharap kasus ini bisa menjadi momentum bagi penegakan hukum yang lebih tegas terhadap aparat yang melakukan tindak kejahatan berat. []
