TIMELINES iNEWS Investigasi | Banda Aceh — Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan layanan publik yang bersih, transparan, dan bebas pungutan liar (pungli). Melalui imbauan resmi yang disampaikan pada Minggu (23/11/2025), Kepala BPKA Aceh, Reza Saputra, S.STP., M.Si., meminta seluruh masyarakat untuk tidak menggunakan jasa perantara atau calo dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor di UPTD Samsat se-Aceh.
Peringatan ini disampaikan menyusul meningkatnya laporan masyarakat yang merasa dirugikan akibat harus membayar lebih mahal dari ketentuan resmi karena menggunakan jasa perantara. Reza menjelaskan bahwa sistem layanan di seluruh Samsat Aceh telah dirancang agar mudah diakses oleh siapa saja, tanpa prosedur yang rumit maupun biaya tambahan. “Kami menjamin bahwa proses pembayaran pajak di loket resmi Samsat adalah prosedur yang sederhana dan bebas dari biaya tambahan. Jika menggunakan calo, masyarakat pasti dikenakan biaya jasa yang tidak resmi,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa BPKA terus meningkatkan efektivitas pelayanan publik, termasuk melalui digitalisasi, transparansi tarif, dan penyederhanaan alur pembayaran. Semua langkah ini bertujuan untuk memastikan masyarakat dapat menyelesaikan kewajibannya secara mandiri tanpa tergantung pada pihak lain. Menurut Reza, celah bagi praktik percaloan justru terbuka ketika masyarakat tidak mengetahui alur layanan atau merasa khawatir menghadapi proses administrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemerintah Aceh saat ini juga sedang menjalankan program pemutihan pajak kendaraan, sebuah kebijakan yang dirancang untuk meringankan beban masyarakat, terutama mereka yang tertunggak pajak selama bertahun-tahun. Dalam konteks ini, Reza menegaskan bahwa pemutihan tidak boleh dimanfaatkan oleh calo untuk menarik keuntungan pribadi. “Pemutihan pajak ini dibuat untuk membantu rakyat, bukan untuk dimanfaatkan oleh oknum. Kami ingin memastikan bahwa manfaat program ini dirasakan penuh oleh masyarakat,” ujarnya.
Untuk memperkuat gerakan anti-calo, BPKA telah menginstruksikan seluruh UPTD Samsat di Aceh untuk melakukan tiga langkah strategis. Pertama, memperjelas alur layanan dengan memasang informasi lengkap dan mudah dipahami terkait prosedur dan biaya resmi yang wajib dibayar. Langkah ini bertujuan agar masyarakat memiliki panduan jelas sehingga tidak mudah disesatkan oleh informasi palsu yang sering digunakan oknum calo.
Kedua, mensterilkan area pelayanan dari aktivitas percaloan. Setiap samsat diminta meningkatkan pengawasan di area pelayanan, termasuk memastikan tidak ada individu yang menawarkan jasa perantara kepada wajib pajak. Penertiban dilakukan demi menjaga kenyamanan dan keamanan layanan publik.
Ketiga, memperkuat sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui media informasi di lokasi layanan, media sosial resmi, hingga edukasi publik di berbagai forum. BPKA menilai bahwa semakin teredukasi masyarakat, semakin kecil peluang praktik percaloan tumbuh.
BPKA Aceh juga mengajak wajib pajak menjadi agen perubahan dengan ikut memberantas praktik tidak resmi tersebut. Masyarakat diminta menolak segala bentuk tawaran jasa perantara serta melaporkan indikasi pungli atau percaloan kepada petugas Samsat atau kepada BPKA. Pelaporan dari masyarakat dinilai sangat penting untuk menutup ruang gerak oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan publik.
Melalui langkah-langkah tegas ini, BPKA menegaskan kembali tekadnya untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan setiap kebijakan—terutama program pemutihan pajak—benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pemerintah Aceh berharap seluruh wajib pajak dapat memanfaatkan layanan resmi dengan aman, mudah, dan tanpa beban tambahan.*[Yahbit]
