TIMELINES iNEWS Investigasi | Banda Aceh – Gubernur Aceh, H.Muzakir Manaf, yang dakrab disapa Muallem resmi melantik Jamaluddin, SH., M.Kn. sebagai Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) untuk masa jabatan 2025–2030 dalam sebuah prosesi kenegaraan yang berlangsung khidmat di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, pada Senin (24/11/2025) sore.
Pelantikan tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Aceh dalam memperkuat upaya reintegrasi pasca-perdamaian serta memastikan keberlanjutan pembangunan sosial-ekonomi bagi para mantan kombatan, tahanan politik (Tapol) dan narapidana politik (Napol), serta masyarakat korban konflik.
Dalam sambutannya, Gubernur Muallem menekankan bahwa, BRA memegang peranan strategis dalam menjaga keberlanjutan perdamaian Aceh yang telah terjalin sejak penandatanganan MoU Helsinki. Ia menegaskan bahwa perdamaian bukan hanya capaian historis, tetapi juga warisan besar bagi generasi mendatang. Karena itu, proses reintegrasi harus dijalankan secara menyeluruh, terukur, dan terus diperbarui sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Perdamaian Aceh adalah warisan terbesar bagi generasi selanjutnya. Tugas kita adalah memastikan reintegrasi tidak berhenti sebagai program, tetapi menjadi fondasi keadilan dan kesejahteraan. Kami menaruh harapan besar kepada Ketua BRA yang baru dilantik untuk memperkuat koordinasi antar sesama mantan kombatan GAM, mempercepat program pemberdayaan, dan menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat terdampak konflik,” ujar Gubernur di hadapan tamu undangan.
Muallem juga menegaskan bahwa penguatan BRA menjadi salah satu prioritas pemerintahannya. Ia menyebut bahwa Aceh membutuhkan lembaga reintegrasi yang aktif, responsif, dan mampu merangkul semua pihak, termasuk mantan kombatan, elemen masyarakat sipil, serta stakeholder pembangunan. Menurutnya, BRA tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai fasilitator perdamaian, mediator sosial, dan motor penggerak pemerataan kesejahteraan di wilayah pascakonflik.
Menanggapi amanah tersebut, Jamaluddin menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Ia mengakui bahwa tugas sebagai Ketua BRA bukan sekadar memimpin lembaga, melainkan memegang tanggung jawab sejarah untuk memastikan bahwa cita-cita perdamaian termanifestasi dalam kesejahteraan masyarakat.
“Saya menyadari amanah ini bukan hanya jabatan, tetapi tanggung jawab sejarah. BRA ke depan akan bekerja lebih kolaboratif, profesional, dan berbasis data untuk memastikan program reintegrasi berjalan efektif dan berkelanjutan,” tutur Jamaluddin. Ia juga berkomitmen untuk memperkuat sinergi antara BRA, KPA, komunitas korban konflik, lembaga sosial, dan Pemerintah kabupaten/kota agar implementasi program lebih tepat sasaran.
Pelantikan ini turut dihadiri Sekda Aceh, Muhammad Nasir, S.IP., MPA. unsur Forkopimda Aceh, perwakilan Komite Peralihan Aceh (KPA), organisasi masyarakat sipil, serta sejumlah tokoh masyarakat yang selama ini terlibat dalam proses pembangunan perdamaian. Kehadiran berbagai unsur tersebut menandai bahwa penguatan *[Yahbit]
