TIMELINES iNEWS Investigasi | – Banda Aceh Pemerintah Aceh kembali mempertegas komitmennya dalam menghadapi potensi ancaman bencana hidrometeorologi menjelang puncak musim penghujan. Pada Senin, 24 November 2025, Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir, S.IP., MPA memimpin langsung rapat koordinasi lintas sektor di Ruang Rapat Sekda Aceh. Pertemuan strategis ini dihadiri para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang memiliki peran penting dalam kesiapsiagaan dan penanganan darurat, mulai dari Kepala Bappeda, Kadis Perkim, Kadis PUPR, Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kadis Pangan Aceh, Kadis DLHK, Karo Tapem, Kepala Biro Hukum, hingga Plt. Kadis Pengairan, Plt. Kadis Perikanan, Plt. Kalaksa BPBA, Plt. Kadinsos, dan Plt. Kadinkes Aceh.
Dalam arahannya, Sekda Aceh menekankan bahwa mitigasi harus dilakukan secara terukur dan terintegrasi, bukan hanya sebagai respons ketika bencana sudah terjadi. Ia menyoroti perlunya kesiapan logistik, ketersediaan buffer stock, serta sinergi lintas sektor untuk mempercepat mobilisasi bantuan ketika keadaan darurat ditetapkan di tingkat kabupaten/kota. Wilayah Aceh yang memiliki karakter geografis beragam — mulai dari pegunungan, dataran rendah, hingga kawasan pesisir — membuat ancaman banjir, banjir bandang, angin kencang, dan longsor menjadi hal yang harus diantisipasi secara serius.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh, Chaidir SE.,MM. menyampaikan laporan terkait progres kesiapsiagaan logistik. Ia menjelaskan bahwa Dinas Sosial telah menyalurkan buffer stock sandang dan pangan ke sejumlah kabupaten yang dipetakan sebagai wilayah rawan. Kabupaten-kabupaten tersebut meliputi Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Pidie, Bireuen, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Penyaluran tambahan dijadwalkan berlanjut pada esok hari ke Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang. Sementara itu, kabupaten/kota lainnya tengah dalam antrean pemenuhan dan akan diprioritaskan sesuai tingkat kerawanan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam rapat ini, Plt. Kadis Sosial Aceh turut didampingi, Sub Koordinator PSKBA Dinas Sosial Aceh. Yanyan Rahmad,A.Ks., M.Si memberikan penjelasan teknis terkait kesiapan logistik, alur distribusi, dan mekanisme koordinasi ketika status tanggap darurat ditetapkan di daerah. Selain memastikan ketersediaan buffer stock, Dinas Sosial juga memetakan titik-titik yang memiliki akses jalan rawan terputus, sehingga rencana jalur distribusi perlu disusun secara adaptif.
Plt. Kadinsos Aceh menegaskan bahwa penguatan klaster perlindungan sosial merupakan kunci dalam menjaga kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Ia menuturkan bahwa ketersediaan buffer stock Aceh saat ini berada dalam kondisi aman dan siap digerakkan kapan saja. “Alhamdulillah, buffer stock kita cukup,” ujarnya dalam rapat. Ia juga menambahkan bahwa apabila kabupaten/kota menetapkan status tanggap darurat, Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Sosial RI untuk mempercepat suplai logistik tambahan demi memastikan tidak ada keterlambatan dalam penanganan darurat.
Sekda Aceh juga menekankan pentingnya konsolidasi data yang akurat agar perencanaan dan penyebaran logistik dapat dilakukan tepat sasaran. Ia meminta seluruh SKPA untuk memperkuat jaringan komunikasi, memperbarui peta kerawanan, dan menyiapkan langkah-langkah kontinjensi sesuai arahan nasional. Selain itu, kesiapan tenaga lapangan, alat transportasi, serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota menjadi aspek penting yang harus dipastikan sebelum masuk ke fase darurat.
Rapat tersebut ditutup dengan kesepakatan bahwa sinergi, kecepatan, dan ketepatan adalah pilar utama dalam menghadapi bencana. Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk bekerja secara terkoordinasi demi menjamin keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat di seluruh wilayah Aceh, terutama di daerah rawan yang setiap tahun menjadi prioritas penanganan. Dengan kesiapsiagaan yang diperkuat, Pemerintah Aceh berharap penanganan bencana dapat berjalan lebih efektif dan responsif.*[Yahbit]
