TLii…BANDA ACEH – Direktur Aceh Social Development (ASD), Nasrul Sufi, mendesak pihak-pihak yang menyebarkan narasi bahwa Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, meminta tambahan pasukan BKO untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Ia menilai polemik yang berkembang telah mengalami distorsi makna (misleading interpretation) dan reduksi konteks, sehingga memunculkan framing keliru terhadap pernyataan Wakil Gubernur Aceh.
Menurut Nasrul, narasi mengenai permintaan tambahan pasukan BKO yang beredar di media sosial telah keluar dari substansi pendekatan kemanusiaan (humanitarian approach). Narasi tersebut justru membentuk opini publik yang tidak berbasis fakta dan mengaburkan konteks utama, yakni penanganan kondisi darurat bencana.
“Ini bukan hanya perbedaan tafsir, tetapi sudah masuk ke wilayah delegitimasi narasi kemanusiaan dan berujung pada fitnah personal terhadap Wakil Gubernur Aceh. Padahal konteksnya jelas, yaitu situasi darurat bencana dan kebutuhan percepatan penanganan korban,” tegas Nasrul Sufi, Minggu (28/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Nasrul Sufi menilai, pihak-pihak yang telah menyebarkan informasi keliru dan membangun narasi menyesatkan perlu menunjukkan tanggung jawab etik dan moral dengan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media massa.
“Permintaan maaf terbuka penting sebagai bentuk pemulihan nama baik, sekaligus koreksi atas informasi yang telah terlanjur beredar di ruang publik. Ini juga bagian dari edukasi publik agar isu kemanusiaan tidak terus-menerus dijadikan alat politisasi,” ujarnya.
ASD menegaskan bahwa kebebasan berpendapat harus tetap berada dalam koridor akuntabilitas informasi, etika publik, dan prinsip kehati-hatian, terlebih saat masyarakat Aceh berada dalam situasi krisis akibat bencana.
Lebih lanjut, ASD mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh publik, dan media untuk mengakhiri polemik yang kontraproduktif serta mengembalikan fokus pada penyelamatan warga, pemulihan sosial, dan penguatan solidaritas kemanusiaan.(ra)
