Aceh Barat – Ketua Lembaga Aspirasi Nasional Atjeh (LANA), Teuku Laksamana, melontarkan kritik keras terhadap tindakan Penjabat (Pj) Keuchik yang dinilai arogan karena memberhentikan seluruh perangkat desa secara sepihak.
Menurut Teuku, tindakan tersebut tidak hanya mencederai prinsip tata kelola pemerintahan gampong, tetapi juga melukai nilai demokrasi yang telah dibangun melalui pemilihan langsung oleh masyarakat.
“Kami menilai tindakan Pj Keuchik ini sangat arogan dan tidak mencerminkan sikap seorang aparatur sipil negara yang seharusnya memahami aturan serta etika pemerintahan,” tegasnya. Selasa, 14/04/26
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kritik ini muncul menyusul pemberitaan yang menyebutkan bahwa seorang Pj Keuchik yang baru menjabat bahkan belum genap satu bulan telah mengambil keputusan ekstrem dengan memberhentikan seluruh perangkat desa.
Padahal, lanjut Teuku, perangkat desa merupakan bagian penting dalam struktur pemerintahan gampong yang tidak bisa diberhentikan secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas serta mekanisme yang transparan.
“Ini bukan soal kekuasaan, ini soal penghormatan terhadap sistem. Perangkat desa itu bukan bawahan pribadi, melainkan bagian dari pemerintahan yang lahir dari proses dan aturan,” ujarnya.
Lebih lanjut, LANA juga menyoroti potensi konflik sosial akibat kebijakan tersebut. Diketahui, kebijakan pemberhentian aparatur desa telah memicu penolakan dari masyarakat dan unsur pemuda setempat.
Teuku menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat merusak stabilitas pemerintahan desa dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Oleh karena itu, LANA secara tegas meminta kepada Bupati Aceh Barat untuk segera turun tangan dan mengevaluasi kebijakan Pj Keuchik tersebut.
“Kami mendesak Bupati Aceh Barat untuk segera mengembalikan keuchik hasil pilihan rakyat. Jangan biarkan demokrasi di tingkat gampong dirusak oleh kebijakan sepihak yang tidak berpihak kepada masyarakat,” tegasnya lagi.
Menurutnya, keuchik yang dipilih langsung oleh rakyat memiliki legitimasi kuat dan tidak boleh digantikan atau dilemahkan oleh kebijakan administratif yang tidak transparan.“Jika ini dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan desa di Aceh Barat. Hari ini perangkat desa, besok bisa saja keuchik hasil pilihan rakyat yang menjadi korban, dan Bupati wajib bertanggung Jawab terhadap kegaduhan ini tutup Teuku Laksamana. (Red)
