Rupiah Terjun Bebas: Bukti ‘Ekonomi Pancasila’ Masih Sebatas Dongeng Pengantar Tidur Penguasa

(foto istimewa sang penulis)

TIMELINES INEWS INFESTIGASI
‎
‎Angka di papan bursa valas tak pernah bohong, tapi ia sering kali bisu terhadap penderitaan di akar rumput. Pekan ini, nilai tukar rupiah menembus batas psikologis yang mengerikan: Rp18.028 per dolar AS. Di Jakarta, para birokrat dan bankir mungkin sibuk meramu rumusan moneter untuk menenangkan pasar. Namun di pesisir Bangka Belitung dan pelosok daerah lainnya, angka tersebut diterjemahkan menjadi realitas yang jauh lebih brutal: ancaman kelaparan, matinya mesin kapal nelayan, dan hancurnya daya beli masyarakat kecil.
‎
‎Kita seperti sedang dipaksa memutar ulang kaset usang sejarah kebangsaan. Pada 1966, rezim Orde Lama tumbang karena hiperinflasi yang merampas piring makan rakyat, memicu jerit perlawanan “Turunkan Harga” dalam Tritura. Tiga dekade kemudian, krisis moneter 1998 meruntuhkan Orde Baru saat dolar mengamuk. Kala itu, negara melakukan dosa fatal dengan memilih menggelontorkan dana talangan triliunan rupiah demi menyelamatkan bank dan konglomerat, sementara rakyat kecil dibiarkan saling sikut demi sekarung beras.
‎
‎Hari ini, di tengah masa transisi pemerintahan, pola pemiskinan struktural itu kembali mengintai. Negara lagi-lagi tergagap merespons badai ekonomi global, sementara kaum marjinal langsung ditempatkan di garda terdepan sebagai peredam kejut dari krisis.
‎
‎Mari kita singkap apa yang sesungguhnya terjadi di perairan dan pasar-pasar tradisional. Ketika nilai dolar meroket, beban operasional langsung membengkak tak masuk akal. Harga bahan pokok yang bergantung pada impor merambat naik. Di sektor maritim, harga suku cadang mesin, material jaring, hingga ongkos logistik mencekik leher nelayan tradisional dan Anak Buah Kapal (ABK). Upah riil mereka tergerus habis hanya untuk menutup biaya melaut yang tak lagi sebanding dengan hasil tangkapan.
‎
‎Ironisnya, di saat yang sama, industri ekstraktif berskala raksasa yang mengeduk kekayaan alam dan mengapalkan komoditasnya ke luar negeri justru sedang berpesta pora menikmati selisih kurs. Ketimpangan ini semakin telanjang di wilayah kepulauan. Ruang tangkap nelayan kian menyempit terdesak oleh tata ruang pesisir yang sarat kepentingan oligarki pertambangan, dan kini, satu-satunya alat produksi mereka pun dilumpuhkan oleh inflasi.
‎
‎Rakyat kecil dikepung dari dua arah: ruang hidupnya dirampas, daya belinya dihancurkan.
‎
‎Membiarkan kemiskinan struktural merajalela adalah bentuk pengingkaran terhadap konstitusi dan nilai kemanusiaan. Dalam perspektif teologi Al-Ma’un, agama bahkan menjadi sebuah kedustaan jika kita berpaling dari kaum mustadhafin mereka yang tertindas secara sistemik. Gerakan mahasiswa yang berkemajuan tidak memiliki pilihan lain selain menolak diam dan berdiri menjadi tameng bagi kelompok paling rentan ini. Keadilan sosial bukan sekadar pajangan teks dalam lambang negara, melainkan kewajiban mutlak pemerintah untuk memastikan setiap warga negaranya bisa makan layak esok hari.
‎
‎Sudah waktunya pemerintah mencopot kacamata kuda makroekonomi. Respons terhadap anjloknya rupiah tidak boleh mandek pada intervensi pasar valas atau otak-atik suku bunga di atas kertas. Negara harus segera turun ke bawah: tebar jaring pengaman sosial yang masif, pastikan pasokan sembako aman tanpa perm”Rupiah Terjun Bebas: Bukti ‘Ekonomi Pancasila’ Masih Sebatas Dongeng Pengantar Tidur Penguasa”‎
‎
‎Angka di papan bursa valas tak pernah bohong, tapi ia sering kali bisu terhadap penderitaan di akar rumput. Pekan ini, nilai tukar rupiah menembus batas psikologis yang mengerikan: Rp18.028 per dolar AS. Di Jakarta, para birokrat dan bankir mungkin sibuk meramu rumusan moneter untuk menenangkan pasar. Namun di pesisir Bangka Belitung dan pelosok daerah lainnya, angka tersebut diterjemahkan menjadi realitas yang jauh lebih brutal: ancaman kelaparan, matinya mesin kapal nelayan, dan hancurnya daya beli masyarakat kecil.
‎
‎Kita seperti sedang dipaksa memutar ulang kaset usang sejarah kebangsaan. Pada 1966, rezim Orde Lama tumbang karena hiperinflasi yang merampas piring makan rakyat, memicu jerit perlawanan “Turunkan Harga” dalam Tritura. Tiga dekade kemudian, krisis moneter 1998 meruntuhkan Orde Baru saat dolar mengamuk. Kala itu, negara melakukan dosa fatal dengan memilih menggelontorkan dana talangan triliunan rupiah demi menyelamatkan bank dan konglomerat, sementara rakyat kecil dibiarkan saling sikut demi sekarung beras.
‎
‎Hari ini, di tengah masa transisi pemerintahan, pola pemiskinan struktural itu kembali mengintai. Negara lagi-lagi tergagap merespons badai ekonomi global, sementara kaum marjinal langsung ditempatkan di garda terdepan sebagai peredam kejut dari krisis.
‎
‎Mari kita singkap apa yang sesungguhnya terjadi di perairan dan pasar-pasar tradisional. Ketika nilai dolar meroket, beban operasional langsung membengkak tak masuk akal. Harga bahan pokok yang bergantung pada impor merambat naik. Di sektor maritim, harga suku cadang mesin, material jaring, hingga ongkos logistik mencekik leher nelayan tradisional dan Anak Buah Kapal (ABK). Upah riil mereka tergerus habis hanya untuk menutup biaya melaut yang tak lagi sebanding dengan hasil tangkapan.
‎
‎Ironisnya, di saat yang sama, industri ekstraktif berskala raksasa yang mengeduk kekayaan alam dan mengapalkan komoditasnya ke luar negeri justru sedang berpesta pora menikmati selisih kurs. Ketimpangan ini semakin telanjang di wilayah kepulauan. Ruang tangkap nelayan kian menyempit terdesak oleh tata ruang pesisir yang sarat kepentingan oligarki pertambangan, dan kini, satu-satunya alat produksi mereka pun dilumpuhkan oleh inflasi.
‎
‎Rakyat kecil dikepung dari dua arah: ruang hidupnya dirampas, daya belinya dihancurkan.
‎
‎Membiarkan kemiskinan struktural merajalela adalah bentuk pengingkaran terhadap konstitusi dan nilai kemanusiaan. Dalam perspektif teologi Al-Ma’un, agama bahkan menjadi sebuah kedustaan jika kita berpaling dari kaum mustadhafin—mereka yang tertindas secara sistemik. Gerakan mahasiswa yang berkemajuan tidak memiliki pilihan lain selain menolak diam dan berdiri menjadi tameng bagi kelompok paling rentan ini. Keadilan sosial bukan sekadar pajangan teks dalam lambang negara, melainkan kewajiban mutlak pemerintah untuk memastikan setiap warga negaranya bisa makan layak esok hari.
‎
‎Sudah waktunya pemerintah mencopot kacamata kuda makroekonomi. Respons terhadap anjloknya rupiah tidak boleh mandek pada intervensi pasar valas atau otak-atik suku bunga di atas kertas. Negara harus segera turun ke bawah: tebar jaring pengaman sosial yang masif, pastikan pasokan sembako aman tanpa permainan kartel, dan berikan subsidi langsung yang menyentuh urat nadi operasional nelayan serta pekerja informal.
‎
‎Jangan sampai kabinet saat ini mengulang dosa masa lalu: merawat elite di tengah badai, sementara rakyat kecil dibiarkan tenggelam.
‎
Sayied Agiel Yusuf
Mahasiswa Unmuh Babel.ainan kartel, dan berikan subsidi langsung yang menyentuh urat nadi operasional nelayan serta pekerja informal.
‎
‎Jangan sampai kabinet saat ini mengulang dosa masa lalu: merawat elite di tengah badai, sementara rakyat kecil dibiarkan tenggelam.
‎
Sayied Agiel Yusuf
Mahasiswa Unmuh Babel.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT