TLii|Bupati Pidie Jaya H. Sibral Malasyi MA, S. Sos, ME didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Oriza Safitri serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) menyambut dan mendampingi tim pemerintah pusat meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak banjir hidrometeorologi di Kabupaten Pidie Jaya, Sabtu (8/8/2026).
Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya dalam memastikan percepatan pemulihan pascabencana berjalan tepat sasaran, terutama pada sektor yang berkaitan langsung dengan kehidupan dan sumber mata pencaharian masyarakat.
Rombongan pemerintah pusat berjumlah sekitar 20 orang dan melibatkan Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Pangan selaku pejabat Eselon I Kemenko Pangan, pejabat Eselon II Kementerian Pertanian, pejabat Eselon II Kementerian Kelautan dan Perikanan, pejabat Eselon II Kementerian Perdagangan serta unsur Kementerian Ekonomi Kreatif. meninjau huntara, lahan pertanian terdampak, tambak dan kolam masyarakat, pasar terdampak, UMKM serta potensi ekonomi kreatif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam keterangannya Bupati menegaskan, kunjungan lintas kementerian tersebut sangat penting dalam memasuki perpanjangan masa transisi ke pemulihan, karena kebutuhan masyarakat kini tidak hanya menyangkut penanganan dampak fisik bencana, tetapi juga bagaimana mengembalikan produktivitas dan perekonomian warga. “Prioritas kita sekarang adalah bagaimana masyarakat kembali bekerja dan memperoleh penghasilan. Lahan pertanian harus kembali produktif, tambak dan usaha perikanan harus dipulihkan, perdagangan harus bergerak dan masyarakat yang terdampak harus mendapatkan dukungan untuk bangkit,” tegas Sibral Malasyi.
Pada sektor pertanian, Pemkab Pidie Jaya menyampaikan sejumlah persoalan yang masih dihadapi, antara lain kerusakan jaringan irigasi dan tingginya endapan lumpur pada lahan persawahan. Karena itu, pemerintah daerah mendorong kajian cepat dan pemetaan lahan untuk menentukan areal yang masih dapat direhabilitasi sebagai sawah dan areal yang membutuhkan alternatif pemanfaatan. Pemkab juga mengusulkan dukungan sekitar Rp150 miliar untuk rehabilitasi dan pencetakan lahan serta meminta tambahan alat berat. Bantuan satu unit ekskavator dari pemerintah pusat dinilai sangat membantu, namun penambahan armada dibutuhkan agar penanganan lahan terdampak dapat dipercepat “Jangan sampai masyarakat terlalu lama menunggu. Semakin lama lahan tidak bisa digunakan, semakin besar kerugian yang ditanggung petani. Karena itu kami berharap dukungan pemerintah pusat, terutama lintas kementerian, dapat diperkuat melalui anggaran, alat berat, sarana produksi dan pendampingan teknis,” ujar Bupati.
Ia juga menegaskan, seluruh penanganan harus berbasis data dan kondisi lapangan agar intervensi pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Sementara pada sektor kelautan dan perikanan, prioritas diarahkan pada rehabilitasi tambak dan kolam serta pemulihan aktivitas nelayan dan pembudidaya ikan. Ia berharap masyarakat dengan kerusakan ringan maupun yang telah melakukan pemulihan secara mandiri dapat segera memperoleh bantuan sarana produksi, termasuk benih dan pakan. “Pemulihan bukan hanya membersihkan lahan atau memperbaiki infrastruktur. Yang paling penting adalah memastikan masyarakat kembali memiliki modal untuk berproduksi dan mendapatkan penghasilan,” kata Sibral.
Selain pertanian dan perikanan, penanganan pasar, UMKM, industri kecil dan menengah serta ekonomi kreatif juga menjadi bagian dari agenda kunjungan. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berharap peninjauan langsung pemerintah pusat menghasilkan kebijakan dan dukungan konkret untuk mempercepat pemulihan ekonomi lokal. Kehadiran lintas kementerian di lapangan diharapkan dapat menyatukan program, sehingga bantuan tidak berjalan sendiri-sendiri dan mampu menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Selain itu Bupati juga menegaskan bahwa Pemkab Pidie Jaya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dunia usaha dan berbagai lembaga terkait selama masa transisi pemulihan. “Kami tidak ingin masyarakat merasa ditinggalkan setelah bencana. Pemerintah daerah terus bergerak dan berkoordinasi. Kami berharap pemerintah pusat juga terus hadir sampai masyarakat benar-benar pulih dan kembali produktif,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Sibral Malasyi berharap masa transisi ke pemulihan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat rehabilitasi sekaligus membangun kembali fondasi ekonomi masyarakat. Pemulihan diharapkan tidak sekadar mengembalikan kondisi sebelum bencana, tetapi menjadi momentum untuk mewujudkan kawasan pertanian, perikanan, perdagangan dan ekonomi kreatif yang lebih modern, produktif, tangguh dan berkelanjutan. (Prokopim/Yuni).
