TLii | SUMUT | RUTAN KLS 1 LABUHAN DELI
17/09/2026
TIMELINES INEWS INVESTIGASI Labuhan Deli, 17 September 2026 Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Labuhan Deli mengikuti kegiatan Advokasi Kebijakan Tahun 2026 dan Sosialisasi Analisis dan Evaluasi Kebijakan yang diselenggarakan oleh Pusat Strategi Kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kamis (17/9/2026).

Kegiatan diikuti secara virtual oleh jajaran Rutan Kelas I Labuhan Deli yang bertempat di Aula Lantai 2 Rutan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman jajaran mengenai kebijakan serta proses analisis dan evaluasi kebijakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan doa. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian laporan kegiatan oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan, sebelum secara resmi dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Asep Kurnia.
Memasuki agenda utama, peserta mendapatkan materi mengenai Analisis dan Evaluasi Kebijakan yang disampaikan oleh Tim Penyusun Pedoman Analisis dan Evaluasi Kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN.
Materi tersebut memberikan pemahaman kepada peserta mengenai tahapan, pendekatan, serta pentingnya proses analisis dan evaluasi kebijakan sebagai bagian dari upaya memastikan kebijakan dapat diterapkan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui kegiatan ini, jajaran Rutan Kelas I Labuhan Deli memperoleh wawasan mengenai pentingnya analisis dan evaluasi kebijakan dalam mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Pemahaman tersebut diharapkan dapat membantu jajaran dalam mengikuti serta mengimplementasikan kebijakan secara tepat, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Rutan Kelas I Labuhan Deli berkomitmen untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan yang ditetapkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta meningkatkan kapasitas jajaran dalam memahami dan mengimplementasikan setiap kebijakan. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk mendukung penyelenggaraan tugas pemasyarakatan yang profesional, tertib, akuntabel, dan berkualitas, Tutupnya.
(***)

































