TLii.BANDA ACEH — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) se-Aceh Tahun 2026, Selasa (14/4/2026). Kegiatan ini dihadiri para Ketua MPU kabupaten/kota, anggota MPU, serta sejumlah pemangku kepentingan.
Dalam sambutannya, Wagub mengapresiasi pelaksanaan rakor sebagai forum strategis, bukan sekadar agenda rutin. Ia menilai, rakor menjadi ruang konsolidasi penting untuk memperkuat sinergi serta merumuskan arah kebijakan keumatan yang lebih terukur dan berdampak.
Menurutnya, MPU memiliki posisi krusial dalam sistem pemerintahan Aceh, tidak hanya sebagai pemberi pertimbangan, tetapi juga penjaga nilai-nilai syariat Islam sekaligus penuntun moral masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Di tengah perubahan yang cepat, masyarakat tidak hanya membutuhkan regulasi, tetapi juga keteladanan dan bimbingan. Peran ulama sangat penting sebagai penyejuk dan pemersatu,” ujar Fadhlullah.
Ia juga menilai tema rakor, “Peran Strategis Lembaga MPU sebagai Wujud Implementatif Kekhususan Aceh”, sangat relevan dengan kondisi saat ini. Kekhususan Aceh, katanya, bukan sekadar status administratif, melainkan amanah yang harus diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari.
Wagub berharap rakor ini mampu memperkuat konsolidasi kelembagaan MPU di seluruh tingkatan, sehingga setiap rekomendasi yang dihasilkan selaras dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Di sisi lain, ia menyoroti derasnya arus informasi yang kerap tidak terverifikasi. Dalam konteks ini, ulama diharapkan berperan aktif menjaga kejernihan informasi di tengah masyarakat.
Menanggapi isu yang berkembang, Fadhlullah menegaskan bahwa program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tetap berjalan. Pemerintah hanya melakukan penyesuaian berbasis data sosial ekonomi agar lebih tepat sasaran.
“Langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan program di tengah keterbatasan fiskal, sehingga masyarakat miskin dan rentan tetap mendapatkan layanan kesehatan,” jelasnya.
Ia juga mengharapkan dukungan ulama dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat guna mencegah kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah.
Menurutnya, sinergi antara ulama dan umara menjadi kunci agar setiap kebijakan dapat dipahami dan diterima dengan baik. Pemerintah Aceh, lanjutnya, akan terus memperkuat peran MPU sebagai mitra strategis dalam pembangunan berbasis nilai-nilai syariat Islam.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Koordinasi MPU se-Aceh Tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka,” pungkasnya.
