TLii|Palu, Sulawesi Tengah – Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Asisten Tiga Bidang Administrasi Umum, M. Sadli Lesnusa, S.Sos., M.Si, secara resmi membuka Pelatihan Pejabat Pengadaan lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. Acara ini berlangsung di Aula Sinergitas BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah pada Senin (18/11/2024).
Dalam sambutannya, Pjs Gubernur melalui Asisten Tiga menekankan pentingnya kompetensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tantangan di bidang ini terus meningkat seiring bertambahnya volume pengadaan setiap tahun. Pemerintah daerah dituntut untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, sesuai dengan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2024 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021.
“Pelatihan ini bertujuan mencetak pejabat pengadaan yang kompeten dan bersertifikat, yang dapat memastikan pengadaan barang dan jasa berjalan efisien, transparan, dan akuntabel. Kompetensi ini akan mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar M. Sadli Lesnusa.
Pelatihan ini juga sejalan dengan semangat inovasi di daerah, seperti di Desa Pandayora yang terus bergerak dalam berbagai inisiatif pemberdayaan masyarakat dan usaha kreatif. Pemerintah berharap, pelatihan ini dapat memberikan dampak serupa dalam mendorong pemerataan pembangunan di Sulawesi Tengah, termasuk daerah-daerah terpencil.
Peningkatan Kompetensi ASN untuk Pembangunan Berkelanjutan
Dalam acara tersebut, Pjs Gubernur memberikan apresiasi kepada BPSDMD Sulawesi Tengah atas konsistensinya menyelenggarakan pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara. Pelatihan ini dirancang untuk memperluas wawasan peserta mengenai prinsip-prinsip pengadaan, seperti efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
“Pengadaan barang dan jasa yang baik adalah fondasi pemerintahan yang berkualitas. Dengan kompetensi yang terbangun, ASN dapat mendukung pembangunan infrastruktur yang merata, sebagaimana yang kita harapkan untuk seluruh wilayah Sulawesi Tengah,” tambahnya.
Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya strategis untuk mendorong reformasi birokrasi, menciptakan pelayanan publik yang prima, dan mewujudkan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap pengadaan barang dan jasa ke depan dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepatutan, serta manfaat bagi masyarakat luas.
Pelatihan ini tidak hanya menjadi agenda rutin, tetapi juga momentum untuk mendorong terciptanya aparatur yang mampu membawa perubahan di daerahnya masing-masing, sebagaimana harapan masyarakat Sulawesi Tengah untuk pelayanan publik yang semakin baik.
HUMAS PEMPROV
