TLii|ACEH|ACEH BARAT – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2, H. Kamaruddin, SE dan Adi Ariyadi, SE sebagai peserta pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 Aceh Barat bereaksi keras atas video yang marak beredar yang dinarasikan sebagai dugaan praktik politik uang (money politic), padahal hoak.
“Kami duga ini bahan kampanye hitam (black campaign) untuk framing jahat dan fitnah yang sengaja diproduksi, lalu disebar secara massif di media sosial (medsos), seperti Tik Tok, Facebook, group Whats App (WA) untuk menjatuhkan kami”, ungkap Hakam.
Di video tidak ada yang jelas. Visualnya tidak ada penangkapan atau tertangkap tangan saat peristiwa dan perbuatan praktik Money Politic terjadi. Tidak menyebut tempat dan waktu, uang itu milik siapa, siapa yang menyerahkan dan yang menerima.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Visualnya semua mirip. Hanya terlihat uang dan beberapa orang. Bila uang sebagai barang bukti (BB) hasil sitaan, apakah sah atau tidak. Lalu mengapa di utak atik originalitas BB nya, seperti menghitung-hitung uang oleh yang tidak berwenang. Malah ada laporan diduga uang saksi dan relawan Tim 02 ikut disita se wenang wenang.
“Bahkan ada arahan memberi pengakuan, uang itu untuk memilih H. Kamaruddin, SE dan Adi Ariyadi, SE”. Bila dicermati video tersebut bukanlah rekaman saat transaksi serah terima uang disertai ajakan memilih kami. Karena itu kami duga kuat ada rekayasa,” jelas Hakam.
Sebagai negara hukum dan warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) taat hukum. Bila benar yang dinarasikan ada praktik politik uang harusnya saat itu juga diadukan ke Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat agar diproses lebih lanjut.
Siapapun dia tidak berwenang secara terbuka menarasikan ada praktik politik uang, apalagi disebar ke medsos. Kecuali didahului dengan pembuktian di muka persidangan dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Silahkan dinarasikan lalu disebar.
“Karena itu pula diduga kuat Tim Satgas Anti Money Politik dibentuk, video dibuat dan dinarasikan praktik Money Politic berbeda dari visualnya, lalu disebar hanya bermaksud dan bertujuan menakuti pemilih, terutama pemilih kami, sehingga takut ke TPS”, tegas Hakam.
Secara hukum tidak dibuktikan praktik money politik. Maka kedudukan Satgas Anti Money Politik yang diduga dibentuk oleh pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1, Tarmizi – Said Fadheil menjadi preseden buruk dan ancaman baru bagi demokrasi Pilkada ke depan.
“Saya kalah terhormat, maka hasil Pilkada ini diterima dengan lapang dada. Saya masih bahagia karena bisa memberikan pendidikan politik yang sehat kepada rakyat, bukan yang sesat dan menyesatkan. Saya mengajarkan rakyat agar tidak berpolitik secara munafik”, lanjut hakam.
“Sejak awal saya tekankan kepada para pendukung. Jangan ada kemunafikan di Pilkada ini. Jangan ada standard ganda. Terlalu keras bicara integritas dan moralitas, sementara perbuatan sendiri tak selaras dengan kata-kata, seperti ada dugaan beli-beli dukungan partai. Jangan ada penggiringan opini-opini bohong, seakan-akan itu dibolehkan” tutup Hakam.
