TLii | Aceh | Blangkejeren, 19 September 2025 – Kang Juna Sang Reporter Seputar Gayo melakukan bincang-bincang santai bersama Wakil Ketua DPRK Gayo Lues, Fahmi Sahab, S.Pd, di Aroma Lauser Blangkejeren, Jumat sore. Obrolan hangat ini membahas persoalan yang tengah viral di media sosial, yaitu temuan nasi basi dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri 6 Blangkejeren dan SMA Negeri 1 Blangkejeren, yang terjadi pada Jumat, 12 September 2025 lalu.
Tanya – Jawab Podcast
Kang Juna:
Pak Fahmi, masyarakat masih ramai memperbincangkan soal video viral nasi basi di sekolah. Bagaimana pandangan DPRK terkait persoalan ini?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fahmi Sahab:
Program MBG ini sebenarnya gagasan Presiden Prabowo yang luar biasa. Ada dua tujuan besar: pertama, memenuhi gizi anak-anak sekolah agar prestasi belajar meningkat; kedua, menggerakkan roda perekonomian daerah. Artinya, program ini tidak hanya soal makan siang gratis, tapi juga bagaimana bahan pangan lokal bisa dimanfaatkan dan masyarakat sekitar ikut merasakan manfaatnya.
Namun, munculnya kasus nasi basi ini jelas memprihatinkan. Artinya ada masalah serius dalam pengawasan dan pelaksanaan di lapangan. Kalau tidak segera dievaluasi, program yang bagus ini bisa gagal hanya karena lemahnya manajemen.
Kang Juna:
Jadi soal kualitas makanan yang kurang terjaga itu sebenarnya tanggung jawab siapa, Pak?
Fahmi Sahab:
Nah, ini yang harus diperjelas. Misalnya soal pembagian makanan ke kelas-kelas, apakah itu tugas guru? Saya kira tidak. Sebagai mantan Ketua PGRI Gayo Lues, saya paham betul bahwa tidak ada regulasi yang mewajibkan guru membagi makanan. Kalau semua serba tidak jelas, akhirnya ketika ada masalah, pihak-pihak hanya saling lempar tanggung jawab.
Kita perlu dudukkan bersama: siapa yang bertugas mengolah makanan, siapa yang mengawasi, siapa yang membagikan, dan siapa yang bertanggung jawab kalau ada kendala. Itu harus terang benderang.
Kang Juna:
Langkah apa yang DPRK dorong agar masalah ini tidak terulang lagi?
Fahmi Sahab:
DPRK mendorong Pemkab Gayo Lues untuk segera memanggil semua Kepala SPPG (Satuan Pengelola Program Gizi). Mereka harus duduk bersama dinas terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan instansi lainnya. Selama ini, kabarnya Pemkab sendiri tidak pernah benar-benar tahu bagaimana sistem kerja SPPG. Tidak ada komunikasi yang jelas.
Kalau begitu terus, ya wajar saja ada masalah di lapangan. Maka kami minta ada forum resmi untuk menyamakan persepsi dan menyepakati sistem kerja. Dengan begitu, ke depan jelas siapa bertanggung jawab di setiap tahapan.
Kang Juna:
Kalau soal ekonomi daerah yang jadi tujuan MBG, apakah selama ini sudah berjalan sesuai harapan?
Fahmi Sahab:
Potensinya besar sekali. Kalau bahan makanan didatangkan dari petani lokal, pedagang sayur, atau pelaku UMKM di Gayo Lues, tentu akan menggerakkan perekonomian masyarakat. Tapi kalau pelaksanaannya asal-asalan, manfaat ekonomi itu tidak akan tercapai. Jadi selain evaluasi teknis, kita juga ingin memastikan program ini benar-benar berpihak kepada masyarakat lokal.
Kesimpulan
Melalui bincang santai ini, Wakil Ketua DPRK Gayo Lues menegaskan bahwa program Makanan Bergizi Gratis (MBG) harus dijaga dengan baik. DPRK meminta intervensi langsung Pemkab, koordinasi lintas dinas, serta transparansi peran SPPG agar kejadian nasi basi tidak terulang lagi.
Menurutnya, jika pengawasan kuat dan tupoksi jelas, maka program MBG tidak hanya mampu meningkatkan gizi dan prestasi siswa, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat Gayo Lues.
📰 Reporter: Kang Juna – Seputar Gayo
