Tapaktuan, Timelineinews | Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka Kegiatan Pembangunan Kependudukan dan Pengisian Indikator Peta Jalan Kependudukan Kementrian Kependudukan dan pembangunan Keluarga/BKKBN. Acara berlangsung di ruang rapat Setdakab (Senin, 30/06/2025).
Kegiatan ini menjadi tonggak awal penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan daerah sebagai bentuk implementasi Perpres No. 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Indonesia (GDKI).
Rapat dibuka secara resmi oleh Bupati Aceh Selatan Mirwan MS MSos yang diwakili oleh Kamarsyah, SSos MM Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Turut dihadiri oleh unsur pimpinan OPD terkait seperti BAPPEDA, DP3AKB, Disdukcapil, BPS, para akademisi, serta perencana dan pejabat fungsional dari berbagai instansi vertikal dan organisasi perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Kamarsyah menyampaikan bahwa isu kependudukan bukan sekadar persoalan jumlah penduduk, tetapi juga mencakup kualitas sumber daya manusia, pemerataan, serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi lintas sektor untuk menyusun peta jalan yang komprehensif dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.
“Peta Jalan Kemenduk Bangga BKKBN adalah panduan strategis kita dalam mencapai target-target pembangunan kependudukan. Dokumen ini memuat indikator-indikator kunci seperti angka kelahiran, kematian, migrasi, pendidikan, kesehatan, hingga kondisi keluarga yang harus kita isi dan pantau secara kolaboratif,” ujarnya.
Adapun tujuan dari kegiatan ini, menyamakan persepsi dan komitmen lintas sektor terkait pentingnya pembangunan kependudukan sebagai fondasi pembangunan nasional.
Dan meningkatkan sinergi antar lembaga dalam pengumpulan, validasi, dan penggunaan data kependudukan yang akurat.
Serta mengidentifikasi tantangan dan merumuskan solusi strategis terhadap permasalahan dalam pengisian indikator peta jalan.
Penyusunan peta jalan ini menjadi bagian integral dalam menyambut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2045, menuju Visi Indonesia Emas 2045. Dokumen ini juga menjadi pedoman untuk mengintegrasikan pembangunan kependudukan dengan sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan.
Indonesia saat ini telah memasuki fase bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif lebih tinggi dibandingkan non-produktif. Momentum ini harus dimanfaatkan secara maksimal dengan perencanaan matang dan kebijakan yang berbasis data dan berorientasi pada kesejahteraan.
Dalam penutupan sambutannya, Kamarsyah menekankan pentingnya data yang valid dan terkini dalam proses perencanaan, serta mengajak seluruh stakeholder untuk bekerja sama dan berinovasi guna mewujudkan pembangunan kependudukan yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan di Aceh Selatan.
“Mari kita jadikan forum ini sebagai momentum untuk menyelaraskan rencana kerja dan menghasilkan rekomendasi strategis yang aplikatif. Dengan semangat kebersamaan, saya optimis kita mampu menghadirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menyongsong transformasi pembangunan berbasis kependudukan yang menyeluruh dan inklusif, sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing.
