Sekdakot Langsa, Suhartini didampingi Kaban Kesbangpol Langsa, Zulhadisyah serta lainnya berfoto bersama usai rapat rutin FKUB dan FKDM di aula Kesbangpol Langsa (Foto : Istimewa)
TIMELINES INEWS INVESTIGASI | LANGSA
Kota Langsa – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Langsa Dra. Suhartini, M.Pd, menegaskan bahwa menjelang perayaan HUT ke-80 RI, pada tanggal 17 Agustus 2025 diharapkan semua lapisan masyarakat agar merayakan dengan berbagai kegiatan yang positif dari tingkatan kecamatan hingga seluruh gampong dalam wilayah Kota Langsa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meskipun saat ini pemerintah melakukan efesiensi anggaran tetapi diharapkan semua kegiatan bisa tetap dilaksanakan dengan baik untuk merayakan dan menyemarakkan hari kemerdekaan.
“Agar masyarakat dan pemerintah setempat aktif menyambut HUT ke-80 RI, seperti melaksanakan berbagai lomba dan mengibarkan bendera merah putih serta membuat kemeriahan di setiap kecamatan hingga gampong,” pinta Suhartini saat membuka acara rapat rutin FKUB dan FKDM, di aula Kesbangpol Langsa, Selasa, 12 Agustus 2025.
Masih kata Suhartini, kepada pihak Kesbangpol Langsa juga harus memperhatikan saat pembagian bendera merah putih diharapkan bagi sudah dapat jangan lagi diberikan lagi, melainkan diberikan kepada yang belum mendapatkan bendera merah putih agar penyebarannya bisa menyeluruh.
“Kami harapkan semua instansi dan pemerintah gampong dapat mengibarkan bendera merah putih serta hiasi dengan umbul untuk menyemarakan peringatan kemerdekaan RI,” tegas Suhartini.
Sedangkan dalam rapat rutin itu juga membahas, Kapolres Langsa, AKBP Mughi Prasetyo Habrianto, SIK diwakili KBO Sat. Intelkam Polres Langsa, Iptu Sabaruddin, menyatakan pihaknya sejak tanggal 15 hingga 18 Agustus 2025 Polres Langsa stanby jelang peringatan HUT ke-80 RI.
Tentunya pada tanggal 15 Agustus 2025 ada saudara kita juga yang akan melakukan syukuran milad nya juga menjadi perhatian bersama.
Lalu kata Iptu Sabaruddin, saat ini harus di waspadai aliran Milata Abraham yang salah satu tokohnya warga Langsa dan sekarang sudah dilakukan pendalaman oleh pihak Polres Langsa.
Kemudian, maraknya barang ilegal di setiap kedai kecil seperti rokok ilegal, kosmetik dan lainnya yang membuat sebagian warga resah dan diharapkan dapat di lakukan pemberantasan oleh pihak terkait.
“Terkait Bendera one peace tidak diperbolehkan untuk dikibarkan pada perayaan HUT ke-80 RI, sikap Polres Langsa mendatangi para penjahit dan warga melaporkan ke polres, di imbau tidak mengibarkan bendera one piece dan jangan sampai ada berkibar di Kota Langsa,” ungkapnya.
Hal lain, Ustadz Zulkarnain, MA, mengatakan terkait ada upaya menciptakan black market disepanjang pantai timur utara dan masuknya warga orang asing via surat legal harus tetap di pantau dan aktivitasnya juga di pantau.
Selain itu juga, gejala begal sudah ada lagi di Langsa, gerakan teroris tidak pernah padam dua anak Aceh sudah dipindahkan ke jakarta, gerakan Milatah Abraham bukan persoalan kecil, mereka tujuan akhirnya adalah makar terhadap Negara serta bendera one piece tidak boleh muncul di Langsa.
Senada Ketua MPU Kota Langsa Abati Salahuddin, menyatakan bahwa kebijakan pemerintah itu sama seperti makanan yang kita makan oleh karena itu makanan itu harus memperhatikan anggota tubuh, Artinya kebijakan itu harus memperhatikan agar tidak timbul masalah dan penyakit nantinya.
Lantas terkait buku berbahasa arab yang beredar tapi isinya mengajar kan akidah agama lain. Itu penistaan harus di cari tau dari agama mana buku tersebut.
Ketua FKUB Kota Langsa, H Hasanuddin, sebagai pembaca acara menyimpulkan bahwa rapat rutin FKUB bersama FKDM ini adalah upaya deteksi dini yang musti disikapi dan harus di laporkan kepada Pemko Langsa sebagai pengambil kebijakan.
Kaban Kesbangpol Kota Langsa, Drs Zulhadisyah S MSP, diawal acara menyatakan saat ini banyak kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah yang menimbulkan reaksi baik secara nyata maupun melalui media sosial.
“Sebaiknya kita tidak ikut dalam share berita maupun info yang belum tentu kebenarannya, karena akan membuat keresahan warga saja, alangkah baik ber medsos yang bijak dan positif,” demikian ungkap Zulhadisyah.
Hadir dalam rapat FKUB dan FKDM para pemangku kebijakan baik dari unsur TNI/Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, MAA, MPU, MPD, tokoh lintas agama serta unsur terkait lainnya.
