Nasir Djamil Minta Kapolda Sumut Tindak Tegas Imbas Kebijakan Bobby Nasution

- Redaksi

Minggu, 28 September 2025 - 21:59 WIB

5035 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

H. Nasir Djamil, S.Ag, M.Si, Anggota Komisi III DPR RI.

H. Nasir Djamil, S.Ag, M.Si, Anggota Komisi III DPR RI.

TLii >> Jakarta, Minggu 28 September 2025 – Redaksi menerima rilis resmi dari Tim Media Anggota Komisi III DPR RI, H. Nasir Djamil, S.Ag, M.Si, yang menyoroti kebijakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, terkait aturan penggunaan STNK kendaraan bermotor.

 

Dalam rilis tersebut, Nasir Djamil menegaskan kebijakan Bobby berpotensi mengganggu keharmonisan antardaerah. Ia meminta kebijakan itu segera dicabut karena tidak sejalan dengan semangat persatuan nasional.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

“Cabut kebijakan itu segera. STNK itu produk nasional, bukan produk daerah. Kalau sifatnya nasional tentu berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Jangan ada aturan yang justru memicu gesekan antarwilayah,” tegas Nasir Djamil dalam rilis yang diterima redaksi, Minggu (28/9/2025).

 

Politikus asal Aceh itu bahkan mempertanyakan cara pandang Bobby yang dianggap terlalu parsial.

“Kalau begitu, apakah beliau masih mengakui bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Kebijakan ini jelas kontra harmoni dan bertentangan dengan semangat kebangsaan,” tulis Nasir dalam rilisnya.

 

Lebih lanjut, Nasir mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan dibiayai dari APBN maupun APBD yang bersumber dari uang rakyat. Karena itu, tidak boleh ada diskriminasi dalam penggunaannya.

 

“Jangan ada diskriminasi soal penggunaan jalan. Ada uang rakyat di semua ruas jalan. Kebijakan seperti ini hanya berpotensi menimbulkan konflik horizontal,” jelasnya.

 

Nasir bersama Komisi III DPR RI juga mendesak Kapolda Sumatera Utara dan jajarannya untuk menindak tegas pihak-pihak yang mengganggu ketertiban umum serta keamanan masyarakat akibat penerapan kebijakan tersebut.

 

“Gubernur harus lebih dewasa melihat realitas. Kalau ada pelanggaran pengangkutan, maka ada aparat penegak hukum yang berwenang menindak, bukan membuat aturan yang justru membenturkan warga antar daerah,” tutup Nasir Djamil dalam rilis yang diterima redaksi. ( JN)

 

 

 

Berita Terkait

Dr. Tgk, H. Misnan: Rakyat Harus Dukung Kortas Tipikor Polri, Korupsi Musuh Bersama yang Wajib Diberantas
PTPN IV PalmCo Matangkan Pilot Project Kedelai, Dukung Percepatan Swasembada Pangan Nasional
Implementasi GCG, PT Prima Pengembangan Kawasan Pertanggungjawabkan Kinerja ke Pemegang Saham
Haji Uma Turun Tangan, Tiga ART Asal Aceh Korban Penyiksaan di Malaysia Dapat Perlindungan KJRI
Aklamasi di Jakarta, Dr. H. Asfifuddin Bawa Semangat Baru untuk Keluarga Urueng Pidie
Yudi Suseno Pamit, Jalu Yuswa Panjang Resmi Jabat Kakanwil Ditjenpas Sumut
KNPS Indonesia Dukung Waka BGN Bongkar Mafia Titik SPPG MBG: “Jangan Rusak Program Presiden demi Kepentingan Pribadi”
Bongkar Mafia Titik Dapur SPPG, KNPS Indonesia Akan Bentuk Satgasus: “Jangan Main-Main dengan Program Rakyat

Berita Terkait

Kamis, 16 Juli 2026 - 05:03 WIB

Казино Yard – безопасность аккаунта и защита персональных данных

Kamis, 16 Juli 2026 - 05:03 WIB

Kasyno online Vulkan Vegas – Jak się zarejestrować i grać

Kamis, 16 Juli 2026 - 05:03 WIB

Casino Lab w Polsce – Dostępne metody płatności i realizacja transakcji

Kamis, 16 Juli 2026 - 05:03 WIB

Vavada online casino w Polsce – wypłaty

Senin, 13 Juli 2026 - 19:05 WIB

Wagub Aceh dan Bupati Aceh Tamiang Bahas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana di Koramil Rantau

Sabtu, 11 Juli 2026 - 05:07 WIB

Ice Casino Polska – Najwyższe RTP w grach kasynowych w Polsce

Sabtu, 11 Juli 2026 - 05:07 WIB

Kasyno online Vulkan Vegas – Analiza platformy

Sabtu, 11 Juli 2026 - 05:07 WIB

2025 Deneme Bonusu Veren Siteler – Çevrimsiz Bahis Bonusları

Berita Terbaru

NASIONAL

Vavada online casino w Polsce – wypłaty

Kamis, 16 Jul 2026 - 05:03 WIB