TLii. Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE, menerima kunjungan delegasi Kedutaan Besar (Kedubes) Selandia Baru untuk Indonesia yang dipimpin Deputy Head of Mission, Giselle Larcombe, di Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Selasa (23/9/2025).
Kunjungan ini bertujuan mempererat hubungan diplomatik sekaligus menjajaki peluang kerja sama di berbagai sektor strategis. Delegasi Kedubes Selandia Baru juga membahas perkembangan politik, sosial, dan ekonomi Aceh, khususnya pasca dua dekade penandatanganan MoU Helsinki.
Dalam pertemuan itu, Wagub Fadhlullah menegaskan bahwa Aceh telah berhasil menjaga perdamaian selama 20 tahun terakhir. Menurutnya, keberhasilan tersebut mencerminkan komitmen kuat masyarakat Aceh dalam merawat perdamaian dan menjadi dorongan bagi pemerintah pusat untuk menuntaskan seluruh butir kesepakatan MoU Helsinki.
Selain menyoroti isu perdamaian, Fadhlullah juga memaparkan perkembangan positif di Aceh. Ia menyebutkan meningkatnya kunjungan wisatawan dalam enam bulan terakhir dan melimpahnya potensi sumber daya alam, seperti kopi, nilam, dan kelapa sawit. Ia menekankan bahwa Aceh membuka peluang investasi seluas-luasnya, terutama di sektor pelabuhan, untuk memperkuat ekspor komoditas unggulan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
> “Aceh ini sangat kaya. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, kami membuka peluang investasi selebar-lebarnya guna mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Wagub Fadhlullah.
Dalam kesempatan itu, First Secretary (Political) Kedubes Selandia Baru, Emma Harman, turut menyinggung isu toleransi di Aceh. Menanggapi hal tersebut, Fadhlullah menegaskan masyarakat Aceh memiliki tingkat toleransi yang tinggi dan mampu hidup rukun dalam keberagaman.
Sementara itu, perwakilan Kepolisian Selandia Baru, Tim Chao, menanyakan pandangan Aceh terhadap isu pengungsi di tengah meningkatnya dinamika global. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh, Dedy Yuswadi, AP, menyampaikan bahwa Aceh memiliki pengalaman panjang dalam menangani pengungsi sejak 2015.
> “Meski sesekali terjadi gesekan karena perbedaan budaya, masyarakat Aceh tetap dikenal terbuka dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan,” ujar Dedy.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Jamaluddin, SH, M.Kn., serta Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh, Zaini Zubir, S.Sos., M.Si.
—
Reporter: Zulkarnaini
Rilis: Misri
Legal Publish: Safri
Diketahui: Chairan Manggeng

































