TLii | Jakarta, 6–7 Oktober 2025 — Perwakilan tenaga honorer non-database asal Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, melakukan kunjungan resmi ke dua lembaga pemerintah pusat, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada Senin (6/10/2025), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat pada Selasa (7/10/2025).
Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil audiensi bersama Pemerintah Daerah dan DPRK Kabupaten Gayo Lues, dengan tujuan utama menyampaikan aspirasi serta menyerahkan data honorer non-database agar menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional terkait penataan tenaga non-ASN.
Perwakilan honorer non-database Gayo Lues turut didampingi oleh pejabat pemerintah daerah. Pada pertemuan dengan KemenPAN-RB, hadir Amrin, Asisten III Setdakab Gayo Lues, sementara pada pertemuan dengan BKN, hadir Furqan, perwakilan dari BKPSDM Gayo Lues. Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan nyata Pemerintah Kabupaten terhadap perjuangan para tenaga honorer non-database.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertemuan dengan KemenPAN-RB (6 Oktober 2025)
Dalam pertemuan hari pertama, pihak KemenPAN-RB menyampaikan apresiasi atas langkah perwakilan dari Gayo Lues yang datang jauh-jauh dari daerah terpencil untuk menyampaikan aspirasi langsung ke pusat.
KemenPAN-RB menjelaskan bahwa pemerintah saat ini masih menunggu terbitnya regulasi baru — baik dalam bentuk Undang-Undang (UU) maupun Surat Edaran (SE) — yang akan menjadi dasar penyelesaian masalah tenaga non-ASN di seluruh Indonesia.
Data dan aspirasi yang disampaikan dari Gayo Lues akan dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan tersebut. KemenPAN-RB juga memberikan semangat agar perjuangan di tingkat daerah terus berjalan sembari menanti keputusan resmi pemerintah.
Pertemuan dengan BKN Pusat (7 Oktober 2025)
Pada hari kedua, pertemuan dengan BKN Pusat berlangsung dengan suasana hangat dan penuh keterbukaan. BKN menyampaikan apresiasi atas langkah aspiratif para perwakilan Gayo Lues serta menegaskan bahwa semua data yang diserahkan akan menjadi bahan evaluasi resmi bagi BKN.
BKN juga menekankan pentingnya proses verifikasi dan validasi data tenaga honorer di setiap daerah agar proses penataan kepegawaian nasional berjalan sesuai regulasi baru yang saat ini tengah difinalisasi bersama Komisi II DPR RI.
Suara dari Perwakilan Honorer Non-Database Gayo Lues
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan honorer non-database Gayo Lues, Sumardi dan Sahirman, menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan baik dari KemenPAN-RB dan BKN.
“Kami datang jauh-jauh dari pelosok Gayo Lues membawa suara rekan-rekan honorer yang telah lama mengabdi, bahkan ada yang sudah belasan tahun bekerja tanpa kepastian status. Kami berharap pemerintah pusat dapat segera mengeluarkan regulasi yang adil dan berpihak kepada seluruh tenaga honorer, baik yang masuk database maupun yang belum,” ujar keduanya dalam pernyataannya.
Mereka menambahkan, perjuangan ini bukan hanya soal status pekerjaan, melainkan tentang penghargaan terhadap pengabdian dan kesejahteraan ribuan keluarga yang menggantungkan harapan pada profesi tersebut.
Pertemuan dua hari tersebut ditutup dengan penuh optimisme. Baik KemenPAN-RB maupun BKN memberikan apresiasi tinggi atas sikap santun dan perjuangan gigih dari perwakilan Kabupaten Gayo Lues.
Berita acara hasil pertemuan disusun sebagai bukti resmi penyampaian aspirasi tenaga honorer non-database kepada pemerintah pusat.
“Semoga langkah kecil ini menjadi awal perubahan besar menuju keadilan dan kepastian bagi seluruh tenaga honorer non-database di Indonesia,” tutup pernyataan perwakilan Gayo Lues.
Hidup rakyat Indonesia!
Hidup honorer non-database! 💪🫡
(Kang Juna)
