TLii | LAPAS PEREMPUAN KLS IIA MEDAN
05/11/2025
TIMELINES INEWS INVESTIGASI, Medan Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Medan turut berpartisipasi dalam kegiatan “Koordinasi Pimpinan dalam Rangka Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal dan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)” yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan (Ditjen Imipas) Sumatera Utara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan ini digelar pada Rabu (05/11/2025) di Lapas Kelas I Medan, dan dipimpin langsung oleh Inspektur Wilayah I, Bapak Iwan Santoso. Turut hadir para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta pejabat terkait di lingkungan Kanwil Ditjen Imipas Sumatera Utara.
Dalam arahannya, Inspektur Wilayah I menekankan pentingnya komitmen seluruh jajaran pimpinan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal dan hasil pemeriksaan BPK secara tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, forum koordinasi ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap progres penyelesaian tindak lanjut di masing-masing satuan kerja, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi serta membahas langkah-langkah strategis untuk mendorong penyelesaian temuan yang masih dalam proses.
Pimpinan juga menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antarunit kerja di lingkungan Kanwil Ditjen Imipas Sumatera Utara guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi.
Kegiatan ini diakhiri dengan penegasan komitmen bersama seluruh pimpinan satuan kerja untuk terus meningkatkan kepatuhan terhadap rekomendasi hasil pengawasan dan pemeriksaan, serta memperkuat budaya integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Kalapas Perempuan Medan menunjukkan dukungan penuh terhadap langkah strategis Kanwil Ditjen Imipas Sumatera Utara dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional, Pungkasnya.
(***)
