TIMELINES iNEWS Investigasi | BANDA ACEH —
Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil, yang akrab dipanggil yahwa, meluapkan kekecewaannya terhadap pemerintah pusat karena wilayah yang dipimpinnya tak pernah dikunjungi Presiden RI Prabowo Subianto saat peninjauan banjir bandang di Sumatera. Keluhan itu disampaikan Ismail dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana di Aceh yang dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Rabu (31/12/2025).
Ismail mempertanyakan perhatian pemerintah pusat terhadap Aceh Utara yang menurutnya menjadi salah satu daerah paling parah terdampak banjir bandang dan longsor. Ia menilai kehadiran negara di wilayahnya nyaris tak terasa di tengah penderitaan warga.
“Selama ini Pak Presiden ke Aceh Tamiang, Takengon Aceh Tengah, juga hadir di Pidie Jaya. Termasuk Wakil Presiden. Tapi Aceh Utara ke mana? Apa Presiden tidak tahu di Aceh Utara ada banjir?” kata Ismail dengan suara bergetar.
Ia mengungkapkan sebagian besar kecamatan di Aceh Utara mengalami kerusakan berat. Permukiman warga, sarana ibadah, hingga infrastruktur hanyut diterjang banjir bandang. Namun, kondisi tersebut minim perhatian karena lumpuhnya jaringan listrik dan internet, sehingga tidak tersorot publik secara luas.
Dalam rapat tersebut, Ismail tak kuasa menahan tangis saat menggambarkan kondisi warganya yang terjebak banjir dan terisolasi. Ia secara terbuka memohon bantuan helikopter untuk distribusi logistik dan evakuasi korban.
“Kami hanya bisa melihat rumah hanyut, sarana ibadah hanyut, bahkan manusia hanyut dibawa arus. Warga bertahan di atap-atap rumah, kami hanya bisa melihat,” ujarnya.
Ismail bahkan menilai dampak banjir dan longsor yang melanda Aceh Utara kali ini lebih parah dibandingkan bencana Tsunami Aceh 2004. Ia menduga minimnya kehadiran pemerintah pusat disebabkan wilayahnya tidak terekspos media.
“Mungkin karena tidak ada sinyal handphone dan listrik mati, jadi tidak viral. Itu mungkin alasan pusat tidak hadir,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan skala kerusakan akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera sangat besar. Berdasarkan data pemerintah, sebanyak 22 desa dinyatakan hilang, terdiri atas 13 desa di Aceh, delapan desa di Sumatera Utara, dan satu desa di Sumatera Barat.“Total ada 22 desa yang hilang. Di Aceh 13 desa tersapu banjir,” ujar Tito.
Ia juga menyebutkan sebanyak 1.580 kantor desa di tiga provinsi mengalami kerusakan sehingga pemerintahan desa lumpuh. Dari jumlah tersebut, 1.455 desa berada di Aceh, dengan lebih dari 800 desa terdampak di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Tamiang.
“Yang paling banyak terdampak itu Aceh Utara, lebih dari 800 desa,” katanya.Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian meninjau langsung lokasi banjir bandang di Desa Geudumbak, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Selasa (30/12/2025), bersama Bupati Aceh Utara, Ketua DPRK, BNPB, dan unsur terkait lainnya.
Di lokasi, Tito melihat langsung kondisi permukiman warga yang masih menyisakan bekas terjangan banjir. Sampah dan material kayu terlihat tersangkut di atap rumah warga, menandakan tingginya debit air saat bencana terjadi.
“Kondisinya sangat memprihatinkan. Sampah masih di atap-atap rumah, artinya air naik sangat tinggi,” ujar Tito.
Selain permukiman, Mendagri juga meninjau jaringan irigasi dan kondisi sungai yang dipenuhi tumpukan kayu besar akibat terbawa arus deras banjir bandang.
“Banyak pohon tercabut sampai ke akar. Ini menunjukkan betapa kuat arus air saat banjir,” jelasnya.
Tito menegaskan pemerintah pusat telah hadir melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan memastikan penanganan serta pemulihan pascabencana terus dilakukan bersama pemerintah daerah.*[Yahbit]




































