TIMELINES iNEWS Investigasi | Banda Aceh —
Dinas Kesehatan Aceh memperkuat langkah strategis dalam pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS serta Infeksi Menular Seksual (IMS), melalui kampanye regional bertema “Aceh Peduli Tanpa Stigma dan Diskriminasi.” Kampanye ini digerakkan sebagai respons atas meningkatnya kebutuhan edukasi publik, lemahnya deteksi dini, dan masih kuatnya stigma sosial terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) di sejumlah kabupaten/kota.
Menurut data Dinas Kesehatan Aceh yang dirilis per Oktober 2025, terdapat 1.857 kasus HIV dan AIDS yang tercatat secara kumulatif, dengan peningkatan kasus baru yang didominasi kelompok usia produktif 20–39 tahun. Sebagian besar kasus ditemukan pada fase lanjut karena pasien enggan memeriksakan diri sejak dini. Hal inilah yang disebut Dinkes sebagai “tantangan terbesar setelah aspek medis.”
Kepala Dinas Kesehatan Aceh, dr. Iskandar T. Sulaiman, menyatakan bahwa penanggulangan HIV tidak akan efektif tanpa perubahan perilaku sosial masyarakat. “Banyak warga yang sebenarnya ingin melakukan tes, tetapi takut dicap negatif. Stigma dan diskriminasi itulah yang membuat angka deteksi dini sangat rendah. Kita ingin mengubah itu,” tegasnya dalam konferensi pers peluncuran kampanye.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Program Spesifik Dinas Kesehatan
Sebagai bagian dari kampanye 2025–2026, Dinkes Aceh meluncurkan tiga program prioritas:
1. Layanan Tes HIV Mobile (Mobile VCT)
Program ini mengoperasikan mobil unit keliling yang menyediakan layanan tes HIV, konseling, dan edukasi di kawasan padat penduduk, kampus, tempat kerja, dan daerah yang jauh dari fasilitas kesehatan.
“Masyarakat tidak perlu takut atau malu datang ke fasilitas kesehatan. Kami yang mendatangi mereka, dengan layanan serahasia mungkin,” ujar Kepala Bidang P2P Dinkes Aceh, dr. Fitriani.
2. Peningkatan Kapasitas Tenaga Medis Tanpa Diskriminasi
Dinkes telah melatih lebih dari 600 tenaga kesehatan mengenai clinical management HIV, prosedur IMS, dan standar pelayanan non-diskriminatif. Pelatihan ini bekerja sama dengan KPA, LSM kesehatan, dan IDI Wilayah Aceh.
“Tidak boleh ada lagi penolakan pelayanan kepada ODHA. Ini amanat undang-undang dan kode etik medis,” tegas dr. Fitriani.
3. Integrasi Edukasi HIV ke Sekolah dan Pesantren
Aceh menjadi provinsi pertama yang menekankan pendidikan HIV-AIDS dalam pendekatan berbasis komunitas dan kearifan lokal. Materi diberikan dengan metode promotif, bukan perilaku berisiko.
“Pendekatan kita berbasis nilai-nilai Aceh, edukasi yang relevan dan bermartabat. Pencegahan harus dimulai dari pemahaman,” ujar perwakilan Dinkes dalam sesi dialog di Lhokseumawe.
Menghapus Stigma: Tantangan Terbesar
Dalam investigasi lapangan yang dilakukan tim, ditemui sejumlah ODHA yang masih mengalami diskriminasi, mulai dari dijauhi keluarga, kehilangan pekerjaan, hingga ditolak saat berobat. Salah satu penyintas, berinisial R (29), mengaku baru mengetahui statusnya setelah mengalami infeksi berat.
“Awalnya saya takut tes. Saya pikir kalau ketahuan, saya akan dikucilkan. Ternyata setelah berobat rutin, saya bisa bekerja dan beraktivitas normal,” ungkapnya.
Dinkes menegaskan bahwa HIV bisa dikendalikan dengan pengobatan antiretroviral (ARV) yang tersedia gratis di 23 kabupaten/kota. Namun, keberhasilan terapi sangat bergantung pada keberanian pasien melakukan deteksi dini.
Kolaborasi Bersama. PERS,MPU, Tokoh Agama dan Masyarakat
Untuk memperluas jangkauan kampanye, Dinas Kesehatan menggandeng PERS, MPU, tokoh agama, dan perangkat gampong. Langkah ini penting karena Aceh memiliki karakter sosial yang kuat berbasis nilai religius.
“Kita ingin masyarakat memahami bahwa membantu dan tidak mendiskriminasi adalah bagian dari nilai kemanusiaan dan ajaran agama,” ujar salah satu ulama muda yang terlibat dalam program.
Harapan Pemerintah Aceh
Melalui kampanye “Tanpa Stigma dan Diskriminasi”, Dinas Kesehatan berharap tingkat deteksi dini meningkat minimal 30 persen pada tahun 2026, serta penurunan kasus IMS berbasis laporan fasilitas kesehatan.
“Aceh harus menjadi provinsi yang aman dan peduli. Tidak boleh ada warga yang takut berobat hanya karena takut dihakimi,” tutup Kepala Dinkes.
Dengan penguatan edukasi publik, layanan kesehatan inklusif, serta kolaborasi lintas sektor, pemerintah berharap upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dan IMS di Aceh dapat berjalan lebih efektif, manusiawi, dan menyeluruh.*[Yahbit]
