Abu Salam, Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Luwa Nanggroe, (Istimewa)
TIMELINES INEWS INVESTIGASI | ACEH
Banda Aceh – Hari ke-46 sejak banjir bandang menghancurkan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Lebih dari 1.182 jiwa meninggal, 145 orang hilang, ratusan ribu warga masih mengungsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di tengah kesedihan yang mendalam, ada ironi yang membuat hati rakyat Aceh semakin hancur: 500 ton bantuan logistik dari saudara-saudara mereka di Malaysia masih terkunci, tertahan, terjebak di 20 titik pengumpulan di Negeri Jiran.
Tidak ada kapal. Tidak ada izin. Yang ada hanya janji kosong dari pemerintah pusat yang sibuk dengan seremonial tanpa makna.
Malam ini, 11 Januari 2026, rakyat Aceh masih menunggu. Wilayah-wilayah terisolir masih belum mendapat akses bantuan yang layak.
Anak-anak masih kelaparan. Ibu-ibu masih menangis. Dan pemerintah pusat masih berdebat soal istilah: apakah ini “prioritas nasional” atau “bencana nasional”.
* Seolah-olah perdebatan semantik itu lebih penting daripada nyawa manusia yang sedang sekarat.
T. Emi Syamsyumi, atau yang lebih dikenal sebagai Abu Salam, Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Luwa Nanggroe sekaligus Penasehat Khusus Gubernur Aceh Bidang Investasi dan Hubungan Luar Negeri, tidak bisa lagi menahan amarahnya.
Dalam pernyataan yang menusuk langsung ke jantung persoalan, pria yang dikenal vokal dan tanpa kompromi ini menyebut terang-terangan kegagalan pemerintah pusat.
“Bantuan logistik tertahan sudah semenjak awal Desember 2025. Hingga Januari 2026, pemerintah pusat belum merespons terkait alokasi bantuan tersebut. Hari ini banyak wilayah masih terisolir dan belum mendapat bantuan yang layak. Proses rekonstruksi pemerintah pusat terlalu banyak seremonial,” ujar Abu Salam dengan nada frustasi yang mencerminkan kemarahan rakyat Aceh.
Abu Salam memastikan bahwa barang bantuan itu telah terkumpul di 20 titik tersebar di Malaysia, siap dikirimkan kapan saja jika pemerintah pusat memberikan izin.
* Bantuan itu bukan sekadar karung beras atau mie instan. Itu adalah harapan.
Itu adalah solidaritas dari saudara sedarah yang rela mengumpulkan rezeki mereka, dari Kuala Lumpur hingga Seremban, dari seluruh negeri Malaysia, untuk menyelamatkan keluarga mereka yang tenggelam di tanah kelahiran.
Ketua Sabena Komuniti Aceh Malaysia, Saiful Bahri alias Bos Pon, bersama Datuk Mansyur Usman sebagai perwakilan Aceh Malaysia di Kuala Lumpur, mengajak seluruh masyarakat untuk terus menunggu dan berdoa agar Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan untuk mengubah status bencana di Aceh menjadi Status Bencana Nasional.
“Bantuan yang terkumpul ini ada sekitar 500 hingga 600 ton. Barang ini semua terkumpul dari seluruh masyarakat Aceh yang tersebar di Malaysia. Dan ini sudah terkumpul sejak tanggal 17 Desember 2025 lepas,” kata Bospon dengan suara yang mulai lelah menunggu kepastian.
Dia menegaskan, bantuan tersebut tidak boleh terlalu lama disimpan karena banyak bahan makanan seperti beras dan bahan pokok lainnya yang memiliki masa simpan terbatas. Nilai barang mencapai puluhan miliar rupiah.
“Pak Tito juga menyampaikan akan dikirim kapal dalam segera. Tapi sampai saat ini hampir satu bulan belum ada satu pun ruang untuk kami mengirim barang ini. Nilai barang ini kan besar, sampai puluhan miliar, jadi kami harap ada solusi terkait ini. Pemerintah jangan hanya berjanji-janji saja,” ungkap Bospon dengan nada kesal yang mewakili seluruh diaspora Aceh di Malaysia.
Janji Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengirimkan kapal mengangkut bantuan dari Malaysia ke Aceh diucapkan hampir sebulan lalu. Hingga detik ini, kapal itu tidak pernah ada.
Yang ada hanya rapat koordinasi, pembentukan satuan tugas, dan verifikasi data yang tidak pernah menyelesaikan masalah di lapangan. Tito bahkan baru saja memberikan waktu tiga hari untuk verifikasi data rumah rusak akibat bencana Aceh.
Namun, verifikasi data tanpa kapal untuk mengangkut bantuan, tanpa izin untuk menerima logistik dari luar negeri, dan tanpa status bencana nasional yang memudahkan mobilisasi anggaran, hanyalah permainan angka yang tidak menyelesaikan masalah.
Presiden Prabowo Subianto berdalih bahwa bencana di Sumatera merupakan “prioritas nasional” dengan jaminan dana dan logistik tersedia secara penuh.
Namun, istilah “prioritas nasional” ternyata hanya retorika kosong tanpa dasar hukum dalam UU Penanggulangan Bencana.
Pasal 7 UU Penanggulangan Bencana hanya mengenal penetapan status bencana nasional dan daerah, bukan “prioritas nasional”.
Prabowo bahkan mengatakan, “Masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional, ya masalahnya adalah kita punya 38 provinsi, masalah ini berdampak di tiga provinsi, masih ada 35 provinsi lain. Jadi, kalau kita tiga provinsi sebagai negara kita mampu menghadapi, ya kita,” dengan nada seolah-olah nyawa ribuan warga Aceh, Sumut, dan Sumbar bisa dihitung dengan logika aritmatika sederhana.
Fakta di lapangan berbicara lain. Hingga hari ke-46 bencana, 238.627 jiwa masih mengungsi. Empat kabupaten di Aceh—Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya masih memperpanjang status tanggap darurat karena wilayahnya masih terisolir dan akses jalan darat yang masih lumpuh.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem memperpanjang status tanggap darurat untuk ketiga kalinya selama 14 hari, terhitung 9 hingga 22 Januari 2026, karena masih terdapat wilayah yang terisolasi, keterbatasan produksi dan distribusi logistik di sejumlah kabupaten/kota terdampak, serta kebutuhan percepatan layanan publik dan administrasi pemerintahan pascabencana. Bahkan, disebutkan terdapat korban meninggal akibat kelaparan dan kedinginan.
Pemerintah pusat membentuk berbagai satuan tugas, termasuk Satgas Pemulihan Pascabencana, tetapi Abu Salam menilai ini hanya sebagai upaya pemerintah pusat lari dari penetapan status bencana nasional, akibatnya terjadi ketidakjelasan dalam kebijakan anggaran khusus untuk penanganan banjir dan longsor Sumatera.
Abu Salam tidak hanya mengkritik pemerintah pusat. Dia juga mempertanyakan peran ilegal logging dan penebangan liar yang telah mengikis ketahanan ekologis Aceh selama bertahun-tahun.
“Banjir ini bukan murka alam, ini adalah konsekuensi. Berapa hektar hutan Aceh yang hilang karena penebangan liar? Berapa sungai yang berubah aliran karena ilegal Logging? Hari ini rakyat membayar dengan nyawa mereka karena hutan mereka sudah tiada,” ujar Abu Salam dengan nada yang tidak bisa ditawar.
Dalam pernyataannya yang lebih tajam, Abu Salam mengatakan bahwa penebangan liar telah meninggalkan tanah Aceh tanpa pelindung alami.
“Ketika hutan sudah gundul, ketika sungai sudah dirusak oleh penambangan ilegal yang tidak terkontrol, maka banjir bukan lagi bencana alam, ia adalah bencana yang diciptakan oleh keserakahan dan ketidakdisiplinan pemerintah dalam mengamankan kekayaan alam. Dan hari ini, rakyat yang membayar harganya.
Pada 29 November 2025, satu hari setelah banjir melanda, Abu Salam mengirimkan bantuan darurat dari tim KPA Luwa Nanggroe di Jakarta untuk korban banjir di Aceh Utara: 5 ton beras, 1 ton minyak makan, 1.000 dus mie instan, dan ratusan paket pembalut serta pampers.
Kemudian hingga saat ini Abu Salam bersama Timnya telah menyalurkan bantuan sebanyak 65 Ton Logistik bantuan ke beberapa wilayah di Aceh yang terdampak parah banjir dari para donatur yang terkumpul.
“Kami bergerak sebelum negara sempat menoleh. Karena bagi kami, rakyat adalah amanah pertama. Tapi tidak mungkin kerusakan sebesar ini ditanggung rakyat sendirian. Hari ini, giliran pemerintah menunjukkan apakah mereka serius dalam melindungi rakyat dan menghentikan penebangan liar yang merampok masa depan generasi mendatang,” tegas Abu Salam dengan keyakinan yang tidak goyah.
Malam ini, saat masyarakat Aceh tidur dengan perut kosong, saat anak-anak menangis karena kedinginan, saat ibu-ibu berdoa di posko pengungsian yang becek, 500 ton bantuan masih tertahan di Malaysia.
Di 20 titik pengumpulan, karung-karung beras, mie instan, selimut, dan kebutuhan pokok lainnya menunggu kapal yang tidak pernah datang.
Di Jakarta, pemerintah pusat masih sibuk dengan rapat koordinasi dan seremonial yang tidak menyentuh kebutuhan rakyat di lapangan.
Dan di Aceh, Abu Salam masih berteriak, masih menuntut, masih mengingatkan bahwa di balik angka-angka korban meninggal dan hilang, ada manusia-manusia yang butuh diselamatkan, bukan dijanjikan.
Kata-kata empati dari Gubernur Mualem “Kepada seluruh masyarakat Aceh yang terdampak, kami menyampaikan empati dan dukungan penuh. Pemerintah akan terus hadir, bekerja, dan memastikan proses pemulihan berjalan sebaik-baiknya”, -terasa hambar ketika rakyat masih kelaparan, masih terisolir, masih menunggu bantuan yang tidak kunjung datang.
Empati tanpa tindakan nyata hanyalah kata-kata kosong yang tertiup angin. Dan rakyat Aceh, yang sudah terlalu lama menderita, tidak butuh kata-kata lagi. Mereka butuh kapal. Mereka butuh bantuan.
Mereka butuh pemerintah yang tidak hanya pandai berpidato, tetapi juga mampu menyelamatkan nyawa dan mulai serius menghentikan penebangan liar yang terus menggerogoti masa depan.
Abu Salam benar. Proses rekonstruksi pemerintah pusat memang terlalu banyak seremonial.
Dan rakyat Aceh, yang masih terisolir, masih kelaparan, masih menunggu bantuan yang dijanjikan, kini hanya bisa berdoa agar Presiden Prabowo berubah pikiran.
Atau setidaknya, mengirimkan satu kapal. Hanya satu. Untuk 500 ton harapan yang tertahan di Malaysia.
Karena setiap hari yang berlalu tanpa bantuan, adalah hari dimana nyawa-nyawa yang bisa diselamatkan, menjadi korban yang tidak perlu mati.
