TLii | KAKANWIL KEMENKUMHAM SUMUT
08/01/2026
TIMELINES INEWS INVESTIGASI, Jakarta Kementerian Hukum Republik Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik melalui Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Graha Pengayoman, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, dan dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Wakil Menteri Hukum, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, para Pimpinan Unit Utama, Kepala Kantor Wilayah se-Indonesia, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, turut hadir sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Hukum.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar program seremonial, melainkan harus menjadi budaya kerja yang berkelanjutan di seluruh jajaran.
“Zona Integritas ini adalah program keberlanjutan dan harus menjadi budaya kerja. Ini merupakan bagian dari ikhtiar kita bersama dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat,” tegas Supratman Andi Agtas.
Menteri Hukum juga menyampaikan bahwa Kementerian Hukum berhasil meraih nilai 77,17 pada Survei Integritas, yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja kementerian.
“Capaian ini harus kita jadikan motivasi untuk terus meningkatkan kinerja yang berintegritas dan profesional, bukan untuk berpuas diri,” ujarnya.
Lebih lanjut, Menteri Hukum menekankan pentingnya transformasi digital sebagai langkah strategis Kementerian Hukum. Ia menyampaikan bahwa pada awal April 2026 akan diluncurkan Super Apps Kemenkum yang mengintegrasikan seluruh layanan dalam satu genggaman.
“Transformasi digital adalah pilihan kita untuk memastikan pelayanan publik berjalan di jalur yang benar. Melalui Super Apps Kemenkum, seluruh layanan dapat diakses dan ditelusuri secara transparan,” jelasnya.
Terkait pengembangan sumber daya manusia, Menteri Hukum menyampaikan bahwa kenaikan jenjang jabatan tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun terbuka peluang bagi pegawai yang menunjukkan kinerja dan inovasi luar biasa.
“Kenaikan jabatan harus sesuai pola yang ada, tetapi bagi pegawai yang berprestasi dan inovatif, tentu ada ruang perhatian khusus,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum juga menyoroti Program Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang saat ini telah menjangkau sekitar 71.000 desa dan kelurahan setiap harinya, sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat.
Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan korupsi.
“Zona Integritas bukan sekadar slogan. Ini adalah upaya nyata untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa pemberantasan korupsi dapat dimulai dari integritas pribadi setiap aparatur.
“Kita tidak harus menjadi jaksa atau polisi untuk memberantas korupsi. Dengan kewenangan dan integritas yang kita miliki, kita bisa mencegahnya sejak awal,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Mokhammad Najih, menyoroti pentingnya pencegahan maladministrasi dalam upaya memberantas korupsi.
“Maladministrasi adalah pintu masuk terjadinya korupsi. Oleh karena itu, pencegahannya harus menjadi perhatian utama seluruh unit kerja,” ungkapnya.
Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, mengapresiasi berbagai inovasi layanan digital di Kementerian Hukum yang dinilai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Zona Integritas adalah langkah awal dan agenda krusial. Setiap unit organisasi harus memberikan nilai bagi masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya,” tegasnya.
Pada kegiatan tersebut, Menteri Hukum juga menyerahkan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025 kepada sejumlah satuan kerja berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, Pungkasnya.
#KementerianHukum
#Kemenkumsumut
#KanwilKementerianHukumSumut
#LayananHukumMakinMudah
(***)
