TLii…Banda Aceh — Pemerintah Aceh mencatatkan capaian signifikan di tingkat nasional. Dalam satu tahun kepemimpinan Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh), Aceh berhasil menembus delapan besar nasional dalam kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.
Capaian tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Kementerian PANRB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2025. Dalam penilaian itu, Aceh menempati peringkat ke-8 nasional tingkat provinsi dengan indeks 4,56 dan meraih Kategori A, atau kategori kinerja tertinggi.
Dalam pemeringkatan nasional tersebut, Aceh sejajar dengan Kalimantan Selatan dan masuk dalam jajaran 10 provinsi dengan kinerja pelayanan publik terbaik di Indonesia, yakni Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, DI Yogyakarta, Bali, Jawa Barat, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Capaian ini dinilai sebagai buah dari konsistensi arah kebijakan Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Mualem–Dek Fadh yang sejak awal menempatkan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai prioritas utama pemerintahan.
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, SIP, MPA, menegaskan bahwa prestasi tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemerintah Aceh yang bergerak dalam satu komando kepemimpinan.
“Masuknya Aceh dalam delapan besar nasional adalah hasil kerja bersama di bawah arahan langsung Gubernur H. Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah. Fokus mereka pada tata kelola pemerintahan yang bersih, cepat, dan responsif mulai menunjukkan hasil yang terukur,” ujar M. Nasir di Banda Aceh, Selasa (13/1/2026).
Ia menjelaskan, hasil PEKPPP 2025 ditetapkan melalui proses pengolahan data, validasi lapangan, serta penilaian akhir oleh tim evaluator independen Kementerian PANRB, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan demikian, capaian Aceh bersifat objektif dan berbasis indikator nasional.
Menurut M. Nasir, selama satu tahun terakhir Pemerintah Aceh melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pelayanan publik, mulai dari penyederhanaan prosedur perizinan, peningkatan disiplin dan kinerja aparatur, hingga penguatan layanan digital serta sistem pengaduan masyarakat.
“Target kami bukan sekadar mengejar angka, tetapi memastikan perubahan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Evaluasi nasional ini mengonfirmasi bahwa kebijakan pimpinan Aceh berada di jalur yang tepat,” katanya.
Lebih lanjut, ia menilai keberhasilan Aceh masuk dalam jajaran elite nasional kinerja pelayanan publik mengirimkan pesan kuat bahwa daerah mampu bersaing secara kinerja apabila didukung kepemimpinan yang tegas, konsisten, dan berorientasi pada pelayanan.
“Tantangan ke depan adalah menjaga dan meningkatkan capaian ini. Gubernur dan Wakil Gubernur menegaskan bahwa pelayanan publik harus terus bertransformasi seiring meningkatnya ekspektasi masyarakat,” tambahnya.
Dalam KepmenPANRB tersebut, kategori kinerja pelayanan publik nasional dibagi berdasarkan indeks 0,10 hingga 5,00, dengan Kategori A berada pada rentang 4,51–5,00. Masuknya Aceh dalam kelompok teratas nasional menandai peningkatan signifikan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat posisi Aceh sebagai salah satu provinsi dengan kinerja pemerintahan yang kompetitif di tingkat nasional.
