TLii | SUMUT | RUTAN KLS 1 LABUHAN DELI
23/10/2026
TIMELINES INEWS INVESTIGASI Labuhan Deli Dalam upaya memastikan pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan melaksanakan kegiatan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) bagi warga binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Labuhan Deli. Jum’at (23/10) Siang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan ini diikuti oleh 344 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan melibatkan 10 orang petugas dari Disdukcapil Kota Medan. Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada pemadanan data NIK serta perekaman E-KTP bagi warga binaan yang belum melakukan perekaman, sehingga data kependudukan mereka dapat teridentifikasi dan terverifikasi dengan baik.
Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam mendukung tertib administrasi kependudukan sekaligus memastikan warga binaan tetap memperoleh haknya sebagai warga negara, termasuk dalam hal kepemilikan identitas kependudukan yang sah.
Kepala Seksi Pelayanan Tahanan (Kasi Yantah) Rutan Kelas I Labuhan Deli menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat membantu memastikan seluruh warga binaan memiliki data kependudukan yang valid dan dokumen identitas yang diperlukan.
“Melalui kegiatan pemadanan NIK dan perekaman E-KTP ini, kami berharap seluruh warga binaan dapat memiliki data kependudukan yang valid dan identitas yang jelas. Hal ini penting untuk mendukung pemenuhan hak-hak mereka selama menjalani masa pembinaan maupun ketika nantinya kembali dan berintegrasi ke tengah masyarakat,” ungkap Kasi Yantah.
Lebih lanjut, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Rutan Kelas I Labuhan Deli dengan Disdukcapil Kota Medan dalam memberikan pelayanan publik yang inklusif, khususnya bagi warga binaan yang memiliki keterbatasan akses untuk mengurus administrasi kependudukan secara langsung.
Melalui kegiatan ini, Rutan Kelas I Labuhan Deli terus berkomitmen mendukung pemenuhan hak-hak warga binaan serta meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan yang humanis, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat., Tutupnya.
(***)
