TLii|Aceh|Lhokseumawe — Praktik rangkap jabatan kepala sekolah tingkat menengah atas di Kota Lhokseumawe menuai sorotan tajam. Seorang kepala sekolah aktif diketahui memimpin dua SMA negeri sekaligus, sebuah kebijakan yang dinilai tidak masuk akal, mencederai profesionalisme pendidikan, dan berpotensi sarat kepentingan.
Muhammad, Kepala SMAN 5 Lhokseumawe, saat ini juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMAN 1 Lhokseumawe, sekolah negeri paling bergengsi di kota tersebut. Penunjukan ini memicu kegelisahan serius di kalangan internal sekolah dan pemerhati pendidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Informasi yang berkembang di internal SMAN 1 Lhokseumawe menyebutkan, sejak kepala sekolah definitif pensiun, nama calon Plt telah diajukan secara resmi, yakni salah seorang wakil kepala sekolah yang selama ini memahami kondisi dan kebutuhan sekolah. Namun, secara tiba-tiba keputusan berbalik arah.
Alih-alih mengakomodasi kebutuhan internal sekolah, Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Aceh Wilayah Kota Lhokseumawe justru menunjuk Muhammad, yang sudah menjabat sebagai kepala sekolah di SMA lain, untuk memimpin SMAN 1 sebagai Plt.
Keputusan ini memunculkan dugaan kuat bahwa penunjukan tersebut bukan didasarkan pada urgensi manajerial atau kepentingan pendidikan, melainkan dipengaruhi lobi-lobi dan kepentingan tertentu.
“Ini jelas mengganggu kelancaran roda sekolah. Keputusan ini seperti menampar wajah guru-guru SMAN 1. Seolah-olah tidak ada satu pun sumber daya manusia yang layak memimpin di sekolah itu,” ujar seorang sumber internal kepada media ini.
Kondisi ini juga dinilai menciptakan preseden buruk dalam tata kelola pendidikan. Rangkap jabatan bukan hanya tidak etis, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip profesionalisme dan asas keadilan dalam birokrasi pendidikan.
Sejumlah pihak mendesak Dinas Pendidikan Aceh dan Inspektorat untuk segera
mengevaluasi dan membatalkan penunjukan Plt tersebut, sekaligus mencopot pejabat yang terbukti menyalahgunakan kewenangan.
Jika dibiarkan, praktik semacam ini dikhawatirkan akan memperkuat dinasti kekuasaan dalam dunia pendidikan, menutup ruang regenerasi, serta mengorbankan mutu dan stabilitas sekolah.
Publik kini menunggu sikap tegas Pemerintah Aceh: membersihkan tata kelola pendidikan dari praktik rangkap jabatan dan dugaan permainan kekuasaan, atau membiarkan kepercayaan publikq terus runtuh.
Dan sudah kita hubungi kepala cabang dinas (kacapdin )kota Lhokseumawe katanya beliau sedang ada kegiatan di banda aceh. Di chat watshap pun tidak di balas Sehingga berita ini di tayangkan.
