TLii…Pidie Jaya Melalui Badan Pengulangan Bencana Daerah, Bupati H. Sibral Malasyi MA, S.Sos, ME dan Wakil Bupati Hasan Basri, ST.MM bersama Forkompinda menggelar rapat Koordinasi dan evaluasi terkait masa transisi penanganan pascabencana banjir dan longsor yang berlangsung sejak 12 Februari hingga 12 Mei 2026 yang dihadiri Sekretaris Daerah Dr. Munawar Ibrahim, S.Kp.M.P.H, Para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala SKPK, Para Camat serta Para Wartawan dan undangan terkait lainnya di Aula Cot Trieng I Lantai III Kantor Bupati pada Senin, 11 Mei 2026.
Bupati, menyampaikan bahwa berbagai langkah pemulihan telah dilakukan secara maksimal bersama TNI-Polri, dinas terkait, relawan, hingga masyarakat. “Selama masa transisi ini, banyak capaian yang sudah berhasil dilakukan, mulai dari pendataan rumah terdampak, pembangunan huntara, penyaluran bantuan sosial, hingga pemulihan aktivitas masyarakat. Namun masih ada sejumlah persoalan besar yang belum tuntas dan membutuhkan dukungan lanjutan dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tiga persoalan utama yang menjadi alasan perlunya perpanjangan masa transisi yakni kerusakan jaringan air bersih PDAM, kondisi sungai dan tanggul yang masih rawan jebol dan memicu banjir susulan, serta penanganan lumpur dan material sisa banjir yang belum sepenuhnya selesai akibat luasnya wilayah terdampak
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati, mengatakan bahwa penanganan sejumlah persoalan strategis tersebut tidak dapat ditangani sepenuhnya oleh kemampuan daerah karena membutuhkan anggaran besar dan kewenangan lintas sektor yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. “Pemerintah daerah sudah melakukan upaya maksimal sesuai kemampuan dan kewenangan yang ada, namun untuk normalisasi sungai, pembangunan tanggul permanen, pemulihan jaringan air bersih, hingga pembangunan hunian tetap membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat,” tegas Bupati
Oleh karena itu, Bupati mengatakan perpanjangan masa transisi dinilai penting agar seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan berkelanjutan serta memastikan masyarakat terdampak benar-benar pulih secara menyeluruh, baik dari sisi infrastruktur, lingkungan, maupun ekonomi
Sementara Kepala BPBD Kabupaten Pidie Jaya Okta Handifa memaparkan bahwa, BPBD mencatat sebanyak 20.293 unit rumah terdampak akibat banjir berulang yang melanda wilayah Pidie Jaya pada 15 Februari, 8 April, serta 25 dan 28 April 2026. Pemerintah juga telah menyalurkan bantuan stimulan rumah rusak tahap pertama kepada 282 kepala keluarga senilai Rp8,46 miliar, membangun 1.342 unit hunian sementara (huntara) dengan 1.280 unit telah dihuni warga, serta mengusulkan kebutuhan hunian tetap (huntap) sebanyak 3.056 unit.
ia juga memaparkan terkait bantuan sosial berupa jaminan hidup, isi hunian, stimulan ekonomi, santunan ahli waris, dan bantuan korban luka berat juga terus diproses melalui dukungan pemerintah pusat.
