Keterangan Foto: Gedung RSUD H. Sahudin Kutacane yang berlokasi di Jalan Kutacane–Blangkejeren, Desa Purwodadi, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara.
ACEH | AGARA | Kutacane | Timeline iNews investigasi, Sebanyak 791 tenaga kesehatan (nakes), tenaga medis, tenaga honorer, serta jasa pelayanan dokter spesialis di RSUD H. Sahudin Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, dikabarkan belum menerima pembayaran jasa pelayanan untuk beberapa periode pada tahun 2025.
Informasi yang diperoleh Timeline iNews menyebutkan bahwa tunggakan pembayaran tersebut mencakup jasa pelayanan bulan April, Mei, dan Juni 2025, dengan total nilai yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp5 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah sumber yang enggan disebutkan namanya mengaku prihatin atas kondisi tersebut. Menurut mereka, keterlambatan pembayaran menyangkut hak para tenaga kesehatan yang selama ini memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengenal waktu.
“Kami berharap ada solusi dan kejelasan, karena ini menyangkut hak para tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bekerja siang dan malam melayani masyarakat,” ujar salah satu sumber.
Direktur RSUD H. Sahudin Kutacane, dr. Al Fazri, didampingi Sekretaris RSUD Herman, saat ditemui di ruang kerjanya pada Selasa (9/6/2026), membenarkan bahwa masih terdapat jasa pelayanan tenaga kesehatan yang belum terbayarkan.
Menurut dr. Al Fazri, pembayaran jasa pelayanan untuk tenaga kesehatan, tenaga medis, dan tenaga honorer pada periode tertentu memang masih tertunda. Sementara untuk jasa dokter spesialis, sebagian pembayaran telah dilakukan, namun masih terdapat beberapa bulan yang belum terselesaikan.
“Memang masih ada jasa pelayanan yang belum terbayarkan. Untuk sebagian dokter spesialis sudah ada yang dibayarkan, namun masih ada periode lainnya yang belum terselesaikan,” ujarnya.
Terkait klaim BPJS Kesehatan, dr. Al Fazri menjelaskan bahwa dana klaim yang menjadi hak rumah sakit telah diterima sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia juga menyampaikan bahwa persoalan keterlambatan pembayaran tersebut telah dilaporkan kepada pemerintah daerah guna mencari solusi penyelesaiannya.
“Kami sudah menyampaikan persoalan ini kepada pimpinan daerah dan saat ini sedang diupayakan langkah-langkah penyelesaian,” katanya.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh dari sejumlah sumber, persoalan tunggakan jasa pelayanan tersebut disebut-sebut turut menjadi perhatian dalam proses pemeriksaan oleh aparat auditor negara. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh dokumen resmi hasil audit yang dapat menjelaskan secara rinci temuan maupun rekomendasi terkait persoalan tersebut.
Timeline iNews akan terus berupaya memperoleh keterangan dari pihak-pihak terkait guna memastikan informasi yang akurat dan berimbang.
