TLii || BANDA ACEH –
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh baru saja menggelar Workshop Wartawan bertajuk “Tantangan Besar Sensus Ekonomi 2026” pada hari Selasa, 21 Juli 2026.Kegiatan ini dilaksanakan di BSI UMKM Center Aceh dan diikuti oleh jurnalis dari berbagai media lokal untuk memperkuat sinergi dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).
Detail Pelaksanaan Workshop Nama Kegiatan: Workshop Wartawan: Tantangan Besar Sensus Ekonomi 2026.Waktu: Selasa, 21 Juli 2026.Tempat: BSI UMKM Center Aceh.Penyelenggara: BPS Provinsi Aceh.
Daftar Narasumber & MateriAkhmad Sugito (Ketua Sekretariat SE2026 / Ketua Tim Statistik Distribusi BPS Aceh): Memaparkan materi pokok mengenai kesiapan, teknis, dan target pelaksanaan “Sensus Ekonomi 2026”.Prof. Dr. Aliasuddin, S.E., M.Si. (Guru Besar Ekonomi Pembangunan Universitas Syiah Kuala): Mengulas data dari perspektif akademis serta pentingnya visualisasi kondisi riil ekonomi daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Reza DJ Munawir (Ketua Aliansi Jurnalis Independen / AJI Banda Aceh): Membawa materi “Tantangan Jurnalis Ekonomi dalam Menyajikan Berita Sensus Ekonomi”.
Ia menekankan bahwa jurnalis harus mampu mengolah angka statistik menjadi cerita jurnalistik yang berbobot dan mudah dipahami masyarakat.Poin Penting & Update SE2026 AcehProgres Pendataan: Saat workshop berlangsung, BPS Aceh mengonfirmasi bahwa proses pendataan lapangan di Aceh telah mencapai hampir 60 persen.
Target Rampung: Seluruh rangkaian pendataan ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir Agustus 2026.Metode Kerja: Petugas menyisir target secara langsung dari rumah ke rumah (door-to-door) dibantu opsi pengisian mandiri secara daring menggunakan gawai guna memastikan tidak ada unit usaha yang terlewat.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 dinilai menghadapi tantangan besar karena berlangsung di tengah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Kondisi tersebut membuat Badan Pusat Statistik (BPS) harus bekerja lebih keras untuk meyakinkan masyarakat agar bersedia memberikan data yang akurat.
Hal itu disampaikan Guru Besar Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Syiah Kuala (USK), Prof. Dr. Aliasuddin, S.E., M.Si., dalam Workshop Wartawan yang diselenggarakan BPS Aceh di Banda Aceh, Selasa (21/7/2026).
Menurut Aliasuddin, Sensus Ekonomi merupakan instrumen strategis untuk memetakan potensi ekonomi daerah sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Namun, momentum pelaksanaannya bertepatan dengan situasi yang membuat kepercayaan publik terhadap pemerintah belum sepenuhnya pulih.
“BPS ketiban dampak akibat situasi tersebut,” ujar Aliasuddin sambil berseloroh yang disambut tawa peserta workshop.
Ia mengawali paparannya dengan mengutip ungkapan bahwa statistik tidak pernah berbohong, tetapi banyak orang menggunakan statistik untuk berbohong.
Karena itu, kualitas data yang dihimpun melalui sensus menjadi faktor utama dalam menghasilkan kebijakan publik yang tepat sasaran.
Aliasuddin juga menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir mengikuti sensus karena kegiatan tersebut tidak berkaitan dengan penarikan pajak.
Menurutnya, pemerintah melalui sistem digital Kementerian Keuangan telah memiliki teknologi untuk mendeteksi berbagai aktivitas ekonomi tanpa bergantung pada data sensus.
“Cortex bisa mendeteksi kewajiban pajak seseorang tanpa data sensus.
Hampir seluruh transaksi saat ini telah terhubung dengan sistem pemerintah,” jelasnya.
Ia menilai tantangan utama BPS bukan pada aspek teknis pendataan, melainkan membangun kembali kepercayaan masyarakat agar bersedia memberikan informasi yang lengkap dan benar.
Lebih lanjut, Aliasuddin mengatakan hasil Sensus Ekonomi sangat dibutuhkan untuk memetakan sektor-sektor unggulan yang berpotensi dikembangkan melalui program hilirisasi.
Menurutnya, Aceh hingga kini masih menghadapi persoalan rendahnya nilai tambah sumber daya alam karena sebagian besar komoditas, seperti kelapa sawit, masih dijual dalam bentuk bahan baku.
Padahal, kata dia, sawit dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tinggi, mulai dari kosmetik hingga bahan baku industri.
Kondisi serupa juga harus diantisipasi terhadap potensi cadangan gas di kawasan Andaman.
Ia berharap gas tersebut dapat diolah di Aceh sehingga mampu melahirkan industri petrokimia, pabrik pupuk, industri plastik, dan berbagai produk turunannya yang akan membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan perekonomian daerah.
Menutup paparannya, Aliasuddin mengajak media massa berperan aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya Sensus Ekonomi 2026.
Menurutnya, data yang akurat akan menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
“Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang baik. Karena itu, masyarakat perlu mendukung Sensus Ekonomi agar pemerintah memiliki peta yang jelas untuk merancang pembangunan ekonomi ke depan,” pungkasnya.*[]
