PIDIE JAYA — Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi, MA., S.Sos., M.E., menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana hidrometeorologi di Kabupaten Pidie Jaya.
Penegasan tersebut disampaikan saat Bupati meninjau langsung pelaksanaan kegiatan rehab-rekon bersama jajaran Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) di sejumlah lokasi terdampak.
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur pemerintah dan instansi teknis, baik dari tingkat daerah maupun pusat. Di antaranya Drs. Imran, M.Si., MA.Cd., Kombes Pol. Suwinto, S.H., S.I.K., serta Laksamana TNI Nouldy J. Tangka, S.A.P., M.Tr. Opsla, CHRMP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Turut hadir perwakilan Kementerian Pertanian, Balai Kementerian Pekerjaan Umum, BPJN Aceh, BPPKK Aceh dan BWS Aceh, serta unsur Forkopimda, Ketua DPRK Pidie Jaya, Sekretaris Daerah, jajaran SKPK, pimpinan instansi vertikal dan unsur terkait lainnya.
Dalam peninjauan tersebut, Bupati menekankan bahwa percepatan pembangunan pascabencana tidak semata-mata diukur dari kecepatan pelaksanaan pekerjaan, tetapi juga harus memperhatikan ketepatan sasaran, kebutuhan masyarakat serta ketentuan yang berlaku.
“Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus dilaksanakan secara terukur, terintegrasi dan berorientasi langsung pada kebutuhan masyarakat.”
Menurut Bupati, proses pemulihan pascabencana membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri, mengingat penanganan dampak bencana dapat bersinggungan dengan berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pertanian, permukiman, hingga pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, instansi teknis, aparat keamanan serta pemangku kepentingan lainnya dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan program rehab-rekon berjalan efektif.
Tidak Hanya Cepat, tetapi Harus Tepat dan Akuntabel
Dari perspektif tata kelola pemerintahan, percepatan rehab-rekon tetap harus berjalan dalam koridor akuntabilitas, transparansi, ketepatan sasaran dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Artinya, kebutuhan untuk mempercepat pemulihan pascabencana tidak menghilangkan kewajiban setiap pihak untuk memastikan bahwa proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pekerjaan maupun pengawasan dilakukan sesuai kewenangan masing-masing.
Prinsip tersebut penting agar pembangunan kembali fasilitas dan infrastruktur yang rusak akibat bencana benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.
Terlebih, kegiatan yang melibatkan anggaran negara maupun daerah pada prinsipnya harus dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan pengelolaan keuangan negara/daerah serta mekanisme pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pemerintah yang berlaku.
Masyarakat Menjadi Orientasi Utama
Bupati Sibral Malasyi juga menempatkan kepentingan masyarakat terdampak sebagai salah satu orientasi utama dalam proses pemulihan.
Menurutnya, pembangunan pascabencana tidak cukup hanya mengembalikan kondisi fisik seperti sebelum bencana. Proses rekonstruksi juga perlu mempertimbangkan aspek keselamatan, keberlanjutan serta kebutuhan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
Dengan demikian, rehab-rekon diharapkan tidak berhenti pada penyelesaian pekerjaan fisik, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun kembali kehidupan masyarakat secara lebih baik dan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI-Polri, instansi teknis, lembaga terkait dan masyarakat dapat terus diperkuat.
“Pemulihan Pidie Jaya membutuhkan kerja bersama, koordinasi yang kuat dan langkah nyata di lapangan,” menjadi semangat yang ditekankan dalam agenda tersebut.
Pemerintah daerah pun diharapkan terus memastikan setiap tahapan pemulihan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, berdasarkan data dan perencanaan yang jelas, serta tetap berada dalam koridor hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Pidie jaya
