Sekda Kota Langsa Dra. Suhartini, M.Pd, beserta jajaran Pemko foto bersama saat menerima penghargaan
TIMELINES INEWS INVESTIGASI
Banda Aceh – Gampong Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, terpilih sebagai salah satu penerima penghargaan dalam program Desa Antikorupsi di Aceh. Pencapaian ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan gampong yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wali Kota Langsa Jeffry Sentana S. Putra, S.E., melalui Sekretaris Daerah Kota Langsa, Dra. Suhartini, M.Pd., menerima penghargaan tersebut yang diserahkan oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Ibnu Basuki Widodo, di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu (21/10/2026).
Dari 18 desa yang mengikuti penilaian dari berbagai kabupaten/kota di Aceh, sebanyak 15 desa terpilih menerima penghargaan berdasarkan hasil penilaian.
Penganugerahan ini diharapkan dapat mendorong semakin luasnya penerapan prinsip-prinsip antikorupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sekaligus memperkuat komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
Suhartini menyampaikan apresiasi atas capaian Gampong Geudubang Jawa yang telah membawa nama Kota Langsa dalam program Desa Antikorupsi di Aceh. Menurutnya, penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh gampong untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Penghargaan ini diharapkan tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Gampong Geudubang Jawa, tetapi juga menjadi motivasi bagi seluruh gampong di Kota Langsa untuk terus membangun budaya antikorupsi. Pemerintahan gampong harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab agar kepercayaan masyarakat semakin kuat,” ujarnya.
Ia menegaskan, upaya pencegahan korupsi membutuhkan komitmen bersama, mulai dari pengelolaan anggaran gampong hingga penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Dengan tata kelola yang baik, pembangunan diharapkan berjalan lebih efektif dan manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyampaikan apresiasi kepada KPK RI atas inisiatif dan komitmennya dalam mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang berintegritas. Menurutnya, desa memiliki peran strategis dalam pembangunan sehingga setiap kebijakan dan anggaran yang dikelola harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pemerintahan desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Fadhlullah.
Ia menegaskan, pencegahan korupsi harus menjadi komitmen bersama yang diwujudkan melalui keterbukaan informasi anggaran, pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa, penguatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik.
Kepada 15 desa penerima penghargaan, Fadhlullah menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi atas komitmen serta kerja keras perangkat desa bersama masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan amanah.
Ia berharap penghargaan tersebut tidak sekadar menjadi pengakuan atas capaian yang telah diraih, tetapi juga menjadi motivasi untuk menjaga integritas, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Desa-desa penerima penghargaan juga diharapkan menjadi teladan bagi desa lainnya di Aceh, dengan dukungan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan berkelanjutan dari pemerintah kabupaten/kota serta perangkat daerah terkait.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Inspektur Kota Langsa, Rika Mariska, S.STP., M.H.; Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi Digital dan Perpustakaan Kota Langsa, Yusrizal Andria, S.STP.; Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Gampong, Darma Putra, S.PM., S.P.; Camat Langsa Baro, Marendra Ramadata, S.STP., M.AP.; serta Geuchik Gampong Geudubang Jawa, Ezaputra Prananda.
Pemerintah Kota Langsa berharap capaian Gampong Geudubang Jawa dapat menjadi inspirasi bagi seluruh gampong untuk memperkuat budaya antikorupsi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
