TLii|Bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Pidie Jaya tidak hanya meninggalkan kerusakan pada rumah warga, lahan pertanian dan infrastruktur, tetapi juga mengancam warisan sejarah yang menjadi identitas peradaban masyarakat Aceh. Menghadapi kondisi tersebut, Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi, MA, S.Sos., ME, mendorong keterlibatan serius pemerintah pusat dalam menyelamatkan puluhan situs cagar budaya yang terdampak. Hal itu disampaikan saat menerima kunjungan kerja Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan RI, Prof. Bambang Wibawarta, M.A., Senin, 2 November 2026.
Dihadiri Muhammad Asrian Mirza, Staf Khusus Menteri Bidang Media dan Komunikasi Publik, Ridwan selaku Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik, serta Shanty bersama jajaran Biro Kementerian Kebudayaan RI. Bupati didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya, Dr. Munawar Ibrahim, S.Kp., M.PH., para kepala SKPK, para asisten, staf ahli Bupati, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Pidie Jaya. Kunjungan dalam rangka konsolidasi Program Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Bidang Kebudayaan Tahun Anggaran 2026 tersebut dimanfaatkan Bupati untuk menyampaikan langsung kondisi kerusakan dan mendesak adanya langkah penyelamatan yang terencana, terukur, serta mendapat dukungan pemerintah pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam peninjauan lapangan, rombongan melihat langsung sejumlah situs bersejarah, meliputi Masjid Madinah dan Kompleks Makam Kuno Dayah Kruet, Dayah Tgk. Chik Pante Geulima, serta Masjid Tgk. Di Pucok Krueng. Bupati mengungkapkan, berdasarkan inventarisasi awal terdapat 81 situs cagar budaya yang tersebar di delapan kecamatan di Pidie Jaya dan membutuhkan perhatian serius akibat dampak bencana. Salah satu yang menjadi perhatian ialah Masjid Madinah di Gampong Dayah Kruet, Kecamatan Meurah Dua, yang diperkirakan dibangun sekitar tahun 1623 oleh Teungku Japakeh setelah kembali dari peperangan melawan Portugis di Selat Malaka. Masjid tersebut memiliki kekhasan sejarah dan arsitektur, mulai dari motif ornamen pada ambang pintu hingga mimbar berhias kaligrafi yang menurut cerita masyarakat berasal dari Madinah. Banjir yang membawa lumpur hingga sekitar satu meter serta material kayu gelondongan telah meninggalkan kerusakan dan endapan di sejumlah bagian situs. Bupati menilai, penanganan tidak boleh ditunda karena lumpur yang semakin mengeras dan ancaman hujan susulan dapat memperbesar kerusakan sekaligus mempersulit proses penyelamatan. Pemerintah daerah melalui koordinasi lintas perangkat daerah terus mendorong pendataan, identifikasi tingkat kerusakan, penanganan awal, dan komunikasi dengan instansi terkait agar situs-situs tersebut mendapatkan perhatian serta penanganan sesuai kaidah pelestarian cagar budaya. kata Bupati
Bupati menegaskan bahwa rehabilitasi pascabencana tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi harus mencakup penyelamatan warisan sejarah dan kebudayaan yang menjadi kekayaan tak ternilai bagi generasi mendatang. Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan persoalan masyarakat lainnya, termasuk lahan persawahan yang belum dapat kembali ditanami padi, kerusakan tujuh aliran sungai, serta kondisi infrastruktur yang masih berpotensi terganggu apabila hujan kembali mengguyur wilayah terdampak. Bupati berharap Kementerian Kebudayaan dapat menindaklanjuti hasil peninjauan melalui dukungan teknis, kajian ahli, pendampingan, dan percepatan program rehabilitasi terhadap situs-situs yang mengalami kerusakan. Ia menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat dan menegaskan bahwa dirinya bersama Sekretaris Daerah serta seluruh jajaran Pemkab Pidie Jaya akan terus mengawal proses koordinasi dan pemulihan tersebut. “Kita tidak ingin bencana hanya meninggalkan kerusakan, tetapi juga menghilangkan sejarah dan identitas daerah. Apa yang diwariskan para leluhur harus kita selamatkan bersama,” demikian pesan yang menjadi penekanan dari upaya pemerintah daerah memperjuangkan penyelamatan warisan budaya Pidie Jaya.
