TLii | SUMUT | Medan – Puluhan orang tua calon siswa (CASIS) TNI AD yang menjadi korban dugaan penipuan oleh oknum bernama Nina Wati menggelar aksi demo di depan Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara, Selasa (11/02/2025).
Massa menuntut agar pelaku segera ditangkap dan diadili sesuai hukum yang berlaku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aksi yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB itu diikuti oleh para orang tua korban serta kelompok mahasiswa yang turut menyuarakan aspirasi mereka. Massa bahkan sempat menggoyang pintu gerbang Kantor DPRD Sumut, mendesak Ketua DPRD untuk menemui mereka dan mendengar tuntutan secara langsung.
Tuntutan Pengunjuk Rasa
Dalam orasinya, Koordinator Aksi Faisal Kurniawan menyampaikan beberapa tuntutan utama, di antaranya:
Meminta aparat penegak hukum, baik di Polda Sumut maupun Pomdam, untuk segera memproses hukum Nina Wati yang diduga melakukan penipuan dengan memanfaatkan fasilitas dan oknum TNI AD saat proses seleksi di Rindam I/BB.
Memohon kepada institusi TNI AD agar mengambil kebijakan terkait nasib anak-anak mereka yang telah menjalani pelatihan militer selama tiga bulan.
Menuntut pengembalian seluruh uang yang telah disetorkan kepada Nina Wati dalam tempo sesingkat-singkatnya.
Meminta Ketua DPRD Sumut untuk segera menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak terkait guna mencari solusi atas permasalahan ini.
Aksi sempat memanas ketika beberapa mahasiswa mengancam akan membakar ban jika tak ada perwakilan DPRD yang menemui mereka. Namun, rencana tersebut batal setelah Wakil Ketua DPRD Sumut, Ihwan Ritonga SE MM, keluar menemui massa.
DPRD Sumut Siap Fasilitasi Penyelesaian Kasus
Dalam pertemuan tersebut, Ihwan Ritonga berjanji akan mengawal kasus ini dan memastikan adanya RDP untuk membahas permasalahan tersebut dengan pihak terkait.
“Terima kasih kepada bapak dan ibu yang telah datang. Kami akan pelajari dan memproses laporan ini. RDP akan segera kita laksanakan,” ujarnya di hadapan massa aksi.
Kerugian Mencapai Puluhan Miliar Rupiah
Diketahui, Nina Wati sebelumnya telah dilaporkan ke Polda Sumut atas kasus serupa. Bahkan, ia dilaporkan oleh tujuh orang sekaligus dengan total kerugian mencapai Rp40 miliar. Laporan ini telah diajukan sejak 18 Mei 2024, namun hingga kini belum ada penyelesaian yang memuaskan bagi para korban.
Kuasa hukum korban, Dewi Latuperissa SH, menegaskan bahwa pihaknya juga telah mengirim surat kepada Presiden Prabowo, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, hingga Komisi 1 DPR RI agar kasus ini mendapat perhatian serius.
“Kami berharap Presiden Prabowo turun tangan. Ini bukan hanya soal uang, tetapi juga masa depan anak-anak bangsa yang ingin mengabdi sebagai prajurit TNI, namun justru menjadi korban penipuan,” tegasnya.
Di akhir aksi, massa menyatakan akan terus mengawal kasus ini dan siap menggelar aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi sesuai hukum yang berlaku.
Harapan Korban dan Ancaman Aksi Lebih Besar
Di tengah aksi, beberapa orang tua korban menyuarakan harapan mereka agar kasus ini tidak hanya berhenti pada tuntutan, tetapi benar-benar diproses hingga ada keadilan. Salah satu perwakilan orang tua, Rafi Siregar, menyatakan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini hingga ada titik terang.
“Kami tidak akan tinggal diam. Jika dalam waktu dekat tidak ada perkembangan yang jelas, kami akan menggelar aksi yang lebih besar dan mendatangi langsung instansi terkait, termasuk Mabes TNI dan Istana Negara,” tegas Rafi.
Selain itu, mereka meminta agar aparat hukum tidak hanya fokus pada Nina Wati sebagai pelaku utama, tetapi juga menyelidiki kemungkinan adanya jaringan atau oknum lain yang terlibat. Pasalnya, kasus ini diduga melibatkan penggunaan fasilitas resmi TNI AD, yang seharusnya tidak bisa digunakan oleh pihak luar.
Kuasa Hukum: “Ini Menjadi Preseden Buruk bagi Institusi TNI”
Kuasa hukum para korban, Dewi Latuperissa SH, menegaskan bahwa kasus ini bukan hanya merugikan orang tua calon siswa TNI AD, tetapi juga mencoreng nama baik institusi militer.
“Kami ingin kasus ini menjadi pembelajaran agar tidak ada lagi praktik serupa di masa depan. Institusi sebesar TNI harus bersih dari tindakan seperti ini, karena menyangkut marwah negara,” ujar Dewi.
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan bahwa lambannya proses hukum terhadap Nina Wati hanya akan semakin memperburuk citra aparat penegak hukum di mata masyarakat.
“Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret, kami akan menempuh jalur hukum lebih tinggi, termasuk membawa kasus ini ke Komnas HAM dan Ombudsman RI,” tambahnya.
Dugaan Ada Oknum di Balik Kasus Ini
Beberapa korban mencurigai bahwa Nina Wati tidak bertindak sendirian. Salah satu orang tua yang enggan disebutkan namanya menyebut bahwa Nina memiliki akses ke fasilitas militer, yang seharusnya tidak mudah bagi masyarakat sipil.
“Kami yakin ada oknum yang membantunya. Tidak mungkin seseorang bisa menggunakan fasilitas TNI AD tanpa dukungan dari dalam,” ujarnya.
Ia pun meminta agar penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya berhenti pada satu orang tersangka.
Kasus Masih Berjalan, Korban Tunggu Kejelasan
Saat ini, laporan terhadap Nina Wati masih ditangani oleh Polda Sumut. Namun, para korban berharap ada percepatan proses hukum agar keadilan segera ditegakkan.
Di sisi lain, pihak DPRD Sumut berjanji akan menindaklanjuti kasus ini melalui RDP bersama institusi terkait. Meski demikian, para korban tetap waspada dan siap untuk terus mengawal kasus ini hingga ada kepastian hukum.
“Kami tidak butuh janji, kami butuh tindakan nyata. Kami akan tetap bersuara sampai ada keadilan,” pungkas salah satu peserta aksi.
(Red/Tim)
