HAMPARAN PERAK – Emak-Emak karena merasa ditipu oleh Kepala Desa (Kades), Puluhan warga Desa Sialang Muda, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, menggeruduk Kantor Camat Hamparan Perak, diberitahukan kepada awak media yang bertugas pada Sabtu. (9/9/23)
Pengunjuk rasa yang didominasi oleh kaum Emak-Emak tersebut menuntut Kades Sialang Muda diperiksa terkait dugaan penggelapan dana desa ratusan juta rupiah. Aksi unjuk rasa mendapat pengawalan ketat dari Personel Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Hamparan Perak.
Mereka (Emak-Emak ) membentangkan sejumlah poster bertuliskan, antara lain Bapak Bupati Deli Serdang, tolong usut tuntas Dana Desa Sialang Muda tahun anggaran 2022!!. Kemudian Dikatakan para pendemo serentak, “Kemana hilangnya dana ketapang tahun 2022 Desa Sialang Muda dan Mengapa tidak disalurkan kepada masyarakat ya??”.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Diduga kuat, Bantuan Dana Desa untuk ternak Kambing sebesar Rp. 191 Juta dari Pemerintah digelapkan oleh Kepala Desa tersebut. Selanjutnya, adanya dugaan penggelapan proyek fiktif renovasi sekolah pengajian di Dusun 2 Sialang Muda sebesar Rp.141 juta.
Tidak hanya itu, masih ada dugaan penggelapan pengadaan makanan tambahan Posyandu sebesar Rp. 82 Juta, dugaan manipulasi pembagian BLT tidak tepat sasaran, dugaan penggelapan dana bedah rumah rakyat miskin sebesar Rp. 5 juta per rumah dan tanpa info grafis APBDes 2022-2023.
Menyikapi aksi unjuk rasa tersebut Camat Hamparan Perak Jahar Efendi didampingi oleh Kapolsek Hamparan Perak Kompol Zaenal Muhlisin, mengatakan permasalahan atau tuntutan para pengunjuk rasa telah disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
“Tuntutan Bapak, Ibu telah kami sampaikan ke kabupaten. Kita tunggu saja hasil audit dari Inspektorat. Barang kali dalam beberapa hari ke depan, Pak Kades akan dipanggil atau tim Inspektorat akan turun ke Sialang Muda”, ujar Jahar.
Setelah mendapat jawaban dari Camat Hamparan Perak puluhan pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri dengan tertib, namun masih adanya kejanggalan yang harusnya dibuka kebenaran selebar-lebarnya terkait penggunaan anggaran negara tersebut kepada para warga yang sudah mengetahui secara pasti bahwa anggaran itu tidak tersalurkan hingga melakukan aksi demo.(tim)
