TLii | SUMUT KAKANWIL KEMENKUMHAM
30/06/2025
TIMELINES INEWS INVESTIGASI, Medan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara (Kanwil Kemenkumham Sumut) melaksanakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Pakpak Bharat tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih, Senin (30/6/2025), di Ruang Rapat Lantai 3 Kanwil Kemenkumham Sumut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat ini merupakan tindak lanjut atas permohonan harmonisasi yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkumham Sumut, Ferry Ferdiansyah, dan dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, antara lain Kepala Bagian Hukum, Kepala Bidang Koperasi, serta para perancang peraturan perundang-undangan pada Kanwil Kemenkumham Sumut.
Dalam pemaparannya, Perancang Muda Kanwil Kemenkumham Sumut, Tri Kurnia Jaya Zega, menjelaskan bahwa pelaksanaan harmonisasi ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Selain itu, kegiatan ini juga merujuk pada Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, serta Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 100.3.2/1797/1215.000/2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati.
“Proses harmonisasi ini mencakup aspek substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk penyesuaian konsiderans ‘mengingat’ dengan menghapus dan menambahkan dasar hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Tri Kurnia Jaya Zega.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan Berita Acara hasil harmonisasi serta penyusunan surat penyampaian hasil harmonisasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkumham Sumut menunjukkan komitmennya dalam mendukung penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas dan sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, Pungkasnya.
#KemenkumhamSumut
#KemenkumhamRI
#KanwilKemenkumhamSumut
#LayananHukumMakinMudah
#KerjaTerlaksana
(***)
