GAYO LUES – Pj Bupati Gayo Lues beserta Plt Sekretaris Daerah, beberapa kepala SKPK dan Kabag Organisasi beraudiensi dengan Asisten Deputi MenPAN RB di Gedung KemenPAN RB, Jumat (19/5/2023).
Pertemuan terkait dengan nilai SAKIP Kabupaten Gayo Lues selalu berada pada Level C ke CC.
Pj Bupati Gayo Lues merasa prihatin dengan hal tersebut dan memerintahkan Kabag Organisasi untuk berkonsultasi dengan KeMenPan guna mendapatkan penjelasan secara komprehensif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Disimpulkan masih banyak terdapat kekurangan dari pemerintah daerah, terutama belum sesuainya pelaksanaan kegiatan dan dokumen perencanaan,” kata Pj Bupati Gayo Lues Alhudri seperti dilansir dari Prokopim Setdakab Gayo Lues.
Alhudri menyebutkan, ketidaksesuaian tersebut seperti perencanaan tidak selaras dengan pelaksanaan dan evaluasi belum menunjukkan suatu kinerja yang diharapkan.
Asisten Deputi MenPAN RB Bidang Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur Akhmad Hasmy, merasa heran karena organisasi Pemerintahan yang gemuk tidak dibarengi dengan pembiayaan, sehingga perlu dilakukan peninjauan keberadaan organisasi.
“Ditambah lagi, ada kewenangan yang sudah di tarik oleh Pemerintah Atasan, perlu dilakukan keselarasan karena terlalu gemuknya organisasi, sehingga tidak maksimal dalam pembiayaan,” katanya.
Ia mengatakan, kualifikasi SDM juga menjadi perhatian. Meskipun hal tersebut bukan kebijakannya, melihat laporan yang di terima admin di masing-masing SKPK, laporan masih belum optimal seperti PK yang dikirim ada yang belum ditandatangani kepala SKPK.
“Ini belum lagi berbicara masalah isi atau subtansi. Memang ini menjadi tugas berat, mengingat PJ Bupati Gayo Lues hanya bertugas sampai dengan Oktober 2024,” katanya.
Ia meminta untuk kedepannya, hal tersebut harus diperbaiki jika ingin nilainya beranjak. Ia juga yakin dengan komitmen Pemerintah Daerah Gayo Lues, serta adanya penghubung langsung antara bagian organisasi dengan kementerian.
“Bukan barang mustahil nilai ditingkatkan, tentu saja dengan komitmen dan kemauan Pemerintah Daerah untuk berubah,” pungkasnya.
