TLii | MEDAN KANWIL DITJENPAS SUMUT
14/05/2025
TIMELINES INEWS INVESTIGASI Pematang Siantar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Sumatera Utara, Yudi Suseno, memberikan arahan langsung kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pematang Siantar, Davy Bartian, beserta seluruh pejabat struktural di lingkungan lapas tersebut, dalam kunjungan kerja yang berlangsung pada Rabu (14/5/25)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam arahannya, Yudi Suseno menegaskan pentingnya pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan secara optimal, sejalan dengan program akselerasi yang dicanangkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto. Fokus utama yang ditekankan antara lain pemberantasan narkoba di dalam lapas, peningkatan kualitas layanan bagi warga binaan, serta pengawasan terhadap standar harga dan kualitas bahan makanan di kantin lapas.
“Kita harus mendukung penuh program akselerasi dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto. Tidak ada ruang untuk toleransi terhadap peredaran narkoba di dalam lapas. Selain itu, pelayanan bagi warga binaan harus mengedepankan prinsip keadilan dan kemanusiaan, termasuk dalam hal harga dan mutu makanan yang mereka konsumsi,” tegas Yudi Suseno dalam arahannya.
Ia juga menambahkan bahwa pengawasan terhadap kantin lapas harus dilakukan secara ketat dan berkala agar tidak terjadi penyimpangan harga serta untuk memastikan kualitas bahan makanan tetap layak dan sehat.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala Lapas Kelas IIA Pematang Siantar, Davy Bartian, menyatakan kesiapan dan komitmennya untuk menjalankan seluruh instruksi yang diberikan oleh Kakanwil Ditjenpas Sumut.
“Arahan dari Bapak Kakanwil menjadi energi positif bagi kami. Kami berkomitmen untuk mendukung penuh kebijakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, terutama dalam pemberantasan narkoba dan peningkatan kualitas layanan. Kami pastikan pengawasan terhadap harga kantin dan kualitas makanan akan lebih diperketat ke depan,” ujar Davy Bartian.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya penguatan koordinasi dan sinergi antara kantor wilayah dan satuan kerja di lapangan, dalam rangka mewujudkan sistem Pemasyarakatan yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan yang bermartabat, Pungkasnya.
(***)
