( foto ilustrasi pusladik)
TIMELINES INEWS INFESTIGASI
Penulis: Septya Ningrum Mahasiswa PBI Unmuh Babel Nim 250441022
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejak merdeka, sistem pendidikan Indonesia telah melewati sekitar sebelas kali perubahan kurikulum mulai dari Rencana Pelajaran 1947 hingga Kurikulum Merdeka yang berlaku sekarang. Di balik setiap pergantian, selalu muncul pertanyaan serupa di tengah masyarakat: apakah kurikulum akan ikut berubah lagi? Ungkapan “ganti menteri, ganti kurikulum” seolah sudah menjadi kepastian yang ditunggu sekaligus ditakutkan.
Saya termasuk angkatan terakhir yang menjalani Kurikulum 2013 dan tidak sempat merasakan Kurikulum Merdeka secara langsung. Namun, dari pengamatan terhadap generasi berikutnya, muncul satu pertanyaan mendasar yang terus mengganggu: bila kurikulum silih berganti, siapa sesungguhnya yang memperoleh manfaat darinya?
Pertanyaan itu bukan wujud penolakan terhadap pembaruan. Dunia terus berkembang, dan pendidikan memang harus mampu mengikutinya. Kecakapan berpikir kritis, melek teknologi, serta kemampuan menyelesaikan masalah kompleks sudah menjadi kebutuhan nyata zaman ini. Namun, relevansi tidak selalu berarti mengganti sistem secara total. Masalah timbul ketika perubahan terjadi terlalu cepat, sementara kurikulum sebelumnya belum sempat dievaluasi secara menyeluruh dan diterapkan secara maksimal.
Memahami Kurikulum dari Akarnya
Banyak kalangan, termasuk para pendidik sendiri, kerap keliru memaknai kurikulum. Dalam tulisannya di Detik Kolom (2024), Haiyudi dosen Pengembangan Kurikulum Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung mengingatkan bahwa kurikulum bukan semata kebijakan pemerintah. Lebih dari itu, kurikulum merupakan seperangkat nilai, tujuan, dan rencana pembelajaran yang dibangun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat pada suatu waktu dan tempat tertentu. Ia bukan sekadar nama atau label yang bisa diganti sesuka hati.
Dengan dasar pemahaman itu, Haiyudi menegaskan bahwa pergantian kurikulum memang niscaya terjadi tetapi harus melalui proses yang matang. Idealnya, sebuah kurikulum diberi waktu sekitar sepuluh tahun untuk berjalan penuh sebelum diputuskan apakah perlu diganti atau cukup dikembangkan. Rentang waktu itu diperlukan agar dampak nyata dari kebijakan dapat terlihat dan diukur secara objektif.
Siswa: Terus Dipaksa Beradaptasi
Di antara semua pihak yang terdampak, siswa adalah yang paling langsung merasakannya. Setiap kali kurikulum baru diterapkan, metode belajar, sistem penilaian, dan target kompetensi ikut berubah. Alhasil, siswa berulang kali harus memulai proses penyesuaian dari awal, bahkan sebelum mereka benar-benar menguasai sistem yang sedang berjalan.
Penyesuaian diri bukan perkara mudah. Tidak semua siswa memiliki kapasitas yang sama dalam merespons perubahan. Sebagian mungkin cepat beradaptasi, tetapi tidak sedikit yang membutuhkan waktu jauh lebih panjang. Ketika pergantian sistem terjadi terlalu sering, konsentrasi yang semestinya dicurahkan untuk memahami materi justru terpecah tersita oleh tuntutan beradaptasi yang tak kunjung usai.
Guru: Tenaga Habis untuk Hal yang Seharusnya Tidak Perlu
Guru pun menghadapi beban yang tidak ringan. Tiap kali kurikulum berganti, mereka dituntut mempelajari pendekatan pedagogi yang berbeda, menyusun ulang seluruh perangkat ajar, memahami mekanisme asesmen yang baru, sekaligus menyesuaikan berbagai kebutuhan administrasi yang ikut berubah.
Haiyudi mengingatkan bahwa kualitas pembelajaran di kelas tidak semata ditentukan oleh isi kurikulum, melainkan oleh kemampuan guru dalam mewujudkannya. Sekuat apapun rancangan kurikulum yang disusun pemerintah, hasilnya akan nihil bila para pelaksananya terus-menerus dihadapkan pada perubahan yang belum mereka pahami sepenuhnya. Karena itu, peningkatan kesejahteraan guru baik dari sisi finansial maupun status kepegawaian disebutnya jauh lebih mendesak daripada sekadar mengganti kurikulum.
Angka yang Tidak Bisa Diabaikan
Tingginya frekuensi pergantian kurikulum ternyata tidak berbanding lurus dengan kemajuan mutu pendidikan secara keseluruhan. Hasil PISA 2022 yang dirilis OECD mencatat bahwa kemampuan membaca, matematika, dan sains pelajar Indonesia masih tertinggal dari rata-rata negara peserta. Data ini menegaskan bahwa persoalan pendidikan nasional tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengganti kurikulum.
Mutu pendidikan ditentukan oleh banyak variabel sekaligus: kompetensi dan kesejahteraan guru, pemerataan sarana belajar, kualitas lingkungan sekolah, hingga keterlibatan aktif keluarga. Kurikulum hanyalah satu elemen dalam ekosistem pendidikan yang jauh lebih kompleks dari yang sering dibayangkan.
Kembangkan, Bukan Ganti
Negara-negara yang kerap dijadikan tolok ukur keberhasilan pendidikan dunia Finlandia, Singapura, Jepang justru tidak dikenal karena seringnya mengganti kurikulum secara drastis.
Mereka memperbarui sistem secara berkala dan bertahap, selalu berlandaskan kajian mendalam. Titik berat mereka bukan pada seberapa sering pergantian dilakukan, melainkan pada seberapa konsisten dan efektif kebijakan itu diterapkan di lapangan.
Haiyudi sendiri menyarankan agar pengembangan kurikulum yang berjalan lebih diprioritaskan daripada merancang kurikulum baru dari awal. Mengevaluasi secara cermat hal-hal yang sudah berjalan baik, lalu memperbaiki yang masih kurang, adalah langkah yang jauh lebih produktif dan hemat sumber daya.
Yang Harus Berubah Bukan kurikulumnya yang perlu sering diganti, melainkan cara kita menyikapinya. Evaluasi komprehensif dan berbasis bukti seharusnya menjadi prasyarat utama sebelum sebuah kurikulum diputuskan untuk diganti. Kebijakan yang tergesa-gesa, tanpa memberi ruang bagi satu siklus evaluasi yang tuntas, hanya akan mengulang kesalahan yang sama.
Di samping itu, guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan harus dilibatkan secara aktif dan bermakna dalam setiap proses perumusan kebijakan. Selama ini, guru lebih sering menjadi objek yang harus menyesuaikan diri dengan keputusan dari atas bukan mitra yang suaranya benar-benar didengar.
Pada akhirnya, tujuan pendidikan bukan melahirkan kurikulum yang terus berganti nama. Tujuannya adalah membangun sistem pembelajaran yang sungguh-sungguh membantu setiap peserta didik berkembang sesuai potensinya. Perubahan kurikulum boleh saja terjadi asalkan terukur, berbasis evaluasi yang jelas, dan memberi waktu yang cukup bagi semua pihak untuk menyesuaikan diri. Sebab, ketika sebuah kebijakan pendidikan berubah, pihak yang paling menanggung dampaknya bukanlah para pengambil keputusan melainkan jutaan guru dan siswa yang setiap hari hadir di ruang kelas.
Daftar Pustaka
Haiyudi. (2024, 11 November). Ganti Menteri Ganti Kurikulum, Siapa Takut? Detik Kolom.
https://news.detik.com/kolom/d-7632674/ganti-menteri-ganti-kurikulum-siapa-takut
OECD. (2023). PISA 2022 Results.
Organisation for Economic Co-operation and Development.Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Sejarah Perkembangan Kurikulum Indonesia.
UNESCO. Global Education Monitoring Report.
