TLii | SUMUT | KAJATI SUMATERA UTARA
03/02/2026
TIMELINES INEWS INVESTIGASI, Bogor Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Sentul International Convention Centre (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rakornas ini dihadiri oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, pimpinan kementerian dan lembaga, para Gubernur, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri se-Indonesia, Kapolda dan jajaran, Pangdam dan jajaran, Bupati dan Wali Kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 4.011 peserta.
Pada Rakornas Tahun 2026 ini, Kemendagri mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045.” Rakornas bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan program prioritas nasional.
Dalam arahannya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara khusus menginstruksikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar terus mengawal kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pengawalan tersebut diperlukan guna menjaga pengelolaan keuangan dan aset negara agar dilaksanakan secara akuntabel dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan rakyat.
Usai kegiatan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut), Dr. Harli Siregar, menyampaikan bahwa Kejaksaan se-Sumatera Utara siap mendukung penuh kebijakan Presiden dan Jaksa Agung Republik Indonesia melalui penguatan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah, khususnya di Provinsi Sumatera Utara.
Menurutnya, Kejaksaan memiliki peran penting dalam memberikan pengamanan dan pendampingan hukum terhadap pelaksanaan pembangunan agar berjalan tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kejaksaan se-Sumatera Utara siap mendukung dan berkolaborasi dalam mengawal pembangunan di Sumatera Utara yang berkemanfaatan, termasuk melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk terus bekerja melakukan pengawalan bahkan penegakan hukum di tubuh BUMN demi kepentingan masyarakat,” ujar Dr. Harli Siregar.
Ia menegaskan, sinergi yang solid antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah menjadi kunci terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta mendukung percepatan pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045, Terangnya.
(***)
