TLii | ACEH | ACEH TENGGARA | Lawe Alas — Sejumlah guru di TK Negeri Pembina Lawe Alas menyampaikan berbagai keluhan terkait dugaan ketidaktransparanan pengelolaan dana serta manajemen sekolah di bawah kepemimpinan seorang Kepala Sekolah yang bernama inisial ‘M’ , Keluhan tersebut mencakup persoalan pengelolaan anggaran, fasilitas sekolah, hingga tata kelola administrasi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satu persoalan yang paling disoroti adalah tidak transparannya penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Para guru mengaku tidak pernah mendapatkan penjelasan mengenai jumlah dana yang diterima sekolah maupun rincian pengeluarannya.
Selain itu, kebutuhan dasar kegiatan belajar mengajar seperti media pembelajaran, alat tulis guru, serta kertas HVS disebut tidak pernah disediakan oleh pihak sekolah. Kondisi ini membuat para guru harus berinisiatif memenuhi kebutuhan tersebut secara mandiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Permasalahan lain juga terjadi pada pengelolaan data guru dalam sistem Dapodik. Disebutkan bahwa ketika terjadi persoalan dengan guru, data guru diduga kerap diubah oleh operator atas perintah kepala sekolah.
Guru-guru juga menyoroti ketidaktransparanan sejumlah dana yang masuk ke sekolah, di antaranya dana untuk guru honorer, dana desa, hingga bantuan perlengkapan sekolah. Beberapa bantuan seperti laptop dan televisi untuk sekolah juga disebut tidak pernah dijelaskan penggunaannya kepada para guru.
Selain itu, terdapat keluhan mengenai gaji guru pengganti bernama Ibu Oni yang disebut sudah enam bulan tidak dibayarkan, meskipun menurut informasi yang diterima para guru, dana tersebut telah diberikan kepada pihak kepala sekolah.
Dari sisi profesionalitas, beberapa guru juga menilai terdapat sikap yang kurang profesional dalam pengelolaan sekolah, seperti persoalan pribadi yang disebut kerap terbawa ke lingkungan kerja.
Masalah lainnya adalah program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang sejak awal tahun ajaran baru disebut tidak pernah disalurkan kepada siswa.
Para guru juga menyampaikan bahwa sejumlah instruksi terkait pengelolaan sekolah, seperti kebersihan lingkungan sekolah dan penggunaan pakaian kerja, telah mereka laksanakan. Namun, menurut mereka, upaya tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari kepala sekolah.
Selain persoalan tersebut, terdapat pula sejumlah kondisi fisik dan tata kelola sekolah yang dinilai kurang mendapat perhatian. Hingga saat ini, struktur organisasi sekolah tidak pernah disosialisasikan kepada guru, termasuk informasi mengenai komite sekolah maupun wakil kepala sekolah.
Dalam kurun waktu enam tahun masa kepemimpinan kepala sekolah, para guru menyebut bahwa bangunan sekolah tidak pernah dilakukan pengecatan. Peralatan belajar seperti pensil warna untuk siswa juga disebut sudah dua tahun tidak pernah dibeli.
Sementara itu, ruangan kantor kepala sekolah disebut sudah lama tidak mendapatkan renovasi.
Para guru berharap pihak terkait, khususnya Dinas Pendidikan, dapat melakukan peninjauan serta klarifikasi atas berbagai persoalan tersebut guna memastikan pengelolaan sekolah berjalan secara transparan, profesional, dan berpihak pada kepentingan pendidikan anak-anak.
Hingga berita ini disusun, Redaksi TLii sudah mengirimkan surat konfirmasi resmi kepada pihak kepala sekolah melalui WA, namun belum ada tanggapan resmi terkait berbagai keluhan yang disampaikan oleh para guru tersebut. (Hartono)
