Penulis : Stenlly Ladee S.Kom.
TLii|Tajuk Rencana- Bank Rakyat Indonesia (BRI), sebagai bank pelat merah dengan mandat besar untuk memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), seharusnya menjadi pilar penggerak ekonomi rakyat.
Namun, dalam praktiknya, peran itu kerap kali terasa jauh panggang dari api. Di balik slogan inklusi keuangan dan jargon pemberdayaan, terselip wajah lain dari BRI yang lebih menyerupai “rentenir berdasi” ketimbang mitra sejati UMKM.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bukan rahasia lagi bahwa banyak pelaku usaha kecil—terutama di pelosok daerah—merasa tercekik dengan sistem kredit mikro yang seolah mempermudah di awal, namun memberatkan di tengah jalan. Bunga yang tinggi, denda keterlambatan yang mencekik, hingga prosedur penagihan yang tak jarang bersifat intimidatif, menjadi potret kelam dari relasi antara bank milik negara ini dengan rakyat kecil yang mestinya mereka lindungi.
Lebih ironis lagi, praktik-praktik ini dibungkus dalam legitimasi kelembagaan. Seolah karena BRI adalah bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka segala kebijakannya tak bisa digugat. Di sinilah letak persoalannya. Rakyat kecil tak hanya menjadi nasabah, tetapi juga menjadi korban dari sistem yang seharusnya menolong mereka keluar dari jerat kemiskinan.
UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional justru tak jarang diperlakukan seperti objek eksploitasi. Alih-alih diberdayakan, mereka dibebani dengan kewajiban finansial yang tidak proporsional dengan kapasitas usaha mereka. Di banyak kasus, para pelaku usaha bahkan kehilangan aset mereka hanya karena gagal membayar cicilan tepat waktu—cicilan yang sejak awal sudah tak realistis jika dilihat dari penghasilan bersih mereka.
Kita tak bisa terus membiarkan BRI dan lembaga keuangan lain berlindung di balik narasi “pemberdayaan” jika kenyataannya adalah “pembinasaan.” Transformasi digital, ekspansi jaringan, hingga branding inklusi keuangan tidak akan berarti apa-apa jika filosofi dasarnya masih berlandaskan pada prinsip profit semata, bukan kemanusiaan dan keberpihakan.
Sebagai bank rakyat, BRI harus kembali kepada ruhnya: menjadi pelayan rakyat. Sudah saatnya dilakukan audit menyeluruh atas seluruh kebijakan dan praktik penyaluran kredit mikro BRI. Pemerintah, DPR, dan lembaga pengawas keuangan wajib turun tangan memastikan bahwa BRI tidak berubah menjadi institusi predator yang menyaru sebagai penyelamat.
UMKM bukan beban. Mereka adalah tulang punggung ekonomi bangsa. Dan sudah menjadi kewajiban institusi keuangan negara untuk menyokong, bukan menindas mereka. Jangan biarkan tangan yang seharusnya mengangkat, justru menjerat.TEN
Tentang Penulis
Stenlly Ladee adalah jurnalis dan pengusaha lokal asal Sulawesi Tengah yang saat ini menjabat sebagai Kepala Perwakilan Timelinesinews.com untuk wilayah Sulteng. Aktif di dunia jurnalistik sejak 2015, Stenlly telah meliput berbagai isu sosial dan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan kehidupan pelaku UMKM dan masyarakat pelosok.
Selain menulis, ia juga menjalankan usaha barbershop, desain grafis, travel, serta aktif sebagai musisi organ tunggal. Berbekal pengalaman hidup sebagai rakyat kecil dan pelaku usaha mandiri, Stenlly dikenal kritis terhadap sistem yang merugikan masyarakat akar rumput, dan vokal menyuarakan keadilan melalui tulisan-tulisannya.
