TLII>>Banda Aceh, 25 Juli 2025 — Pengurus Provinsi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Aceh masa bakti 2023–2027 secara resmi mengeluarkan klarifikasi terkait isu keabsahan organisasi yang sempat mencuat beberapa waktu lalu. Dalam pernyataan resminya, Pengprov PBVSI Aceh menegaskan bahwa kepengurusan saat ini telah sah, definitif, dan tidak dapat dipersoalkan lagi secara organisasi.
Ketua Umum PBVSI Aceh, Mawardi Ali, menyatakan bahwa proses pelantikan telah dilaksanakan secara terbuka dan sesuai mekanisme organisasi. Acara pelantikan tersebut turut dihadiri oleh Ketua Umum PP PBVSI, Komjen Pol (Purn) Drs. Imam Sudjarwo, M.Si, yang secara langsung melantik dan memberikan sambutan kepada jajaran pengurus baru.
Pelantikan juga disaksikan oleh perwakilan Pemerintah Aceh melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, M. Nasir Syamaun, serta unsur KONI Aceh yang diwakili oleh Ketua Bidang Organisasi KONI Aceh, T. Rayuan Sukma. Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan pembukaan Rapat Kerja Provinsi PBVSI Aceh, yang dihadiri oleh para pengurus kabupaten/kota se-Aceh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rekam Jejak Kinerja Sejak Pelantikan
Sejak resmi dilantik, Pengprov PBVSI Aceh masa bakti 2023–2027 telah menjalankan sejumlah kegiatan strategis, di antaranya:
Mengikuti Rapat Kerja Nasional PBVSI sebanyak dua kali (2024 dan 2025) di Padepokan Sentul dan Cibinong, Jawa Barat.
Menyelenggarakan rapat-rapat pengurus untuk persiapan dan pelaksanaan PON Aceh–Sumut 2024.
Menerapkan sertifikasi resmi bagi pelatih dan wasit bola voli di seluruh Aceh.
Menetapkan jadwal pelaksanaan Pra-PORA 2025 di Banda Aceh.
Mengintensifkan rapat konsolidasi organisasi guna meningkatkan pembinaan dan prestasi bola voli di daerah.
Tanggapan terhadap Somasi Sejumlah Pengkab/Pengkot
Terkait adanya somasi dari 16 Pengurus Kabupaten/Kota, PBVSI Aceh menjelaskan bahwa berdasarkan data internal, sembilan di antaranya sudah habis masa baktinya. Terhadap hal ini, pendekatan persuasif tetap akan dikedepankan demi menjaga kesolidan internal organisasi.
“Segala tudingan yang menyudutkan Pengprov PBVSI Aceh telah terbantahkan. Kepengurusan kami sah secara hukum organisasi, sesuai AD/ART PBVSI dan telah diakui oleh semua pihak terkait,” ujar Mawardi Ali.
Fokus pada Pembinaan dan Prestasi
Dengan adanya klarifikasi ini, PBVSI Aceh berharap tidak ada lagi polemik yang mengganggu konsolidasi organisasi. Seluruh jajaran pengurus kini diarahkan untuk kembali fokus menjalankan agenda pembinaan dan peningkatan prestasi bola voli di Aceh, terutama menjelang pelaksanaan Pra-PORA dan PON 2024.
