Diduga Ada Suap, Bangunan Ilegal Milik D.HA Tetap Berdiri Meski Terima SP III

REDAKSI

- Redaksi

Selasa, 15 Juli 2025 - 15:49 WIB

50182 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TLii | SUMUT |Kota Medan | Kota Medan tengah bergeliat dengan pembangunan yang semakin masif oleh pihak swasta. Namun di balik geliat tersebut, praktik penyimpangan dan dugaan suap kembali mencuat ke permukaan, mencoreng wajah penegakan hukum dan tata kelola perizinan di kota ini.

Salah satu kasus yang menyedot perhatian publik adalah bangunan berukuran 20 x 54 meter milik seorang pengusaha berinisial D.HA, yang terletak di Jalan Asrama, Gang Ampera I, Kelurahan Sei Sikambing C II, Kecamatan Medan Helvetia. Bangunan tersebut dikategorikan menyalahi aturan perizinan, terutama dalam proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Meski telah dilayangkan tiga surat peringatan resmi, bangunan tetap berdiri kokoh dan rampung tanpa hambatan berarti. Surat Peringatan (SP) I dikirimkan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcitaru) Kota Medan pada tanggal 18 Desember 2024, disusul SP II pada 3 Januari 2025. Kedua surat tersebut ditandatangani oleh Alexander Sinunglingga, S.STP, M.Si, yang kala itu menjabat sebagai Kepala Dinas.

Lebih mencengangkan lagi, pada 5 Juni 2025, melalui surat pemberitahuan bernomor 600.1.15.2/3581, PLH Kepala Satpol PP Kota Medan, Wandro Abadi Agnellius Malau, S.STP, menyampaikan bahwa seharusnya dilakukan pembongkaran terhadap bangunan tersebut. Namun, entah karena alasan apa, pembongkaran tersebut dibatalkan tanpa penjelasan yang transparan.

Situasi ini memunculkan dugaan kuat adanya praktik suap atau “main mata” antara oknum pengusaha dan pihak terkait di instansi pemerintahan. Padahal, sesuai ketentuan, bangunan yang menyalahi izin PBG seharusnya tidak bisa dilanjutkan, apalagi diselesaikan secara utuh tanpa sanksi.

Kasus ini menjadi cermin buram proses penegakan aturan tata ruang dan perizinan di Kota Medan. Publik mendesak Wali Kota Medan untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan investigasi independen terhadap oknum-oknum yang terlibat, guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Berita ini akan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan selanjutnya. Red.

 

Berita Terkait

Masyarakat Dapat Info Persyaratan Prosedur Layanan Integrasi Tanpa Harus Datang Langsung ke Lapas
Operasi Patuh Toba 2026 Resmi Dimulai Hari Ini
Kakanwil Imigrasi Sumut Hadiri Pelantikan DPP Horas Bangso Batak, Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor
Di Balik Perjalanan Kereta Api di Sumut, Petugas Periksa Jalur dengan Berjalan Kaki demi Keselamatan
Kasubbag Humas Rahmat Kurniawan Sebut Kegiatan Jaga Stabilitas Pasokan Harga Dan Daya Beli Masyarakat
Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi Gelar Pembinaan Jasmani untuk Tingkatkan Kesehatan dan Stamina
Harmoni Gondang dan Tradisi, Menjaga Jiwa Budaya Batak di Toba
Pelindo Sediakan Fasilitas Sandar Kapal Barang Bukti MT Global 168 dan Lokasi Konferensi di Belawan

Berita Terkait

Senin, 26 Oktober 2026 - 13:40 WIB

Rutan Kelas IIB Tanjung Komitmen Hadirkan Pelayanan Humanis Berkelanjutan Jaga Lingkungan Sehat Kondusif

Jumat, 23 Oktober 2026 - 21:08 WIB

Tamping Kebun Panen dengan Pengawasan Petugas dan Didampingi Peserta Magang

Jumat, 23 Oktober 2026 - 20:51 WIB

Rutan Kelas IIB Tanjung Gelar Pengajian di Blok Hunian Wanita Bersama Kemenag Tabalong

Kamis, 22 Oktober 2026 - 21:53 WIB

Karutan Raymon Andika Girsang Tegaskan Pembinaan Kerohanian Penting Bentuk Karakter WBP

Kamis, 22 Oktober 2026 - 21:35 WIB

Rutan Tanjung Dukung FGD Bapas Kelas I Banjarmasin Perkuat Sinergi Implementasi KUHP Nasional

Kamis, 22 Oktober 2026 - 13:12 WIB

Rutan Tanjung Gelar Shalat Dzuhur Berjamaah dan Kultum Perkuat Kedisiplinan Ibadah dan Kebersamaan

Kamis, 22 Oktober 2026 - 12:56 WIB

Karutan Tanjung Raymon Andika Girsang Komitmen Perkuat Pembinaan Kerohanian Dan Karakter Warga Binaan.

Kamis, 22 Oktober 2026 - 12:41 WIB

Ka KPR Muhammad Arief Rakhman dan Kasubsi Yantah Al Muqtadir Pasya Pimpin Dialog dan Pemantauan Blok Hunian

Berita Terbaru

DAERAH

Operasi Patuh Toba 2026 Resmi Dimulai Hari Ini

Senin, 26 Okt 2026 - 15:18 WIB